BONTANG – Angin segar anggaran sedikit berhembus di Kota Taman, pasalnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kota Bontang tahun 2017, diperoyeksi akan mengalami kenaikan sebesar Rp.194 miliar, dari APBD murni 2017 yang sebelumnya hanya sebesar Rp.930 miliar, dengan asumsi target Rp1,125 triliun tercapai.
Proyeksi kenaikan tersebut tertuang dalam paripurna ke -7 masa sidang 3 DPRD, tentang penyampaian nota keuangan dan Raperda Kota Bontang, tentang perubahan APBD tahun anggaran 2017. Yang digelar di Auditorium Kantor Walikota, (26/9/2017).
Menariknya, jalannya sidang paripurna tersebut sempat diwarnai beberapa kali intrupsi dari anggota legislator. Salah satu point intrupsi yang cukup menarik adalah intrupsi yang dilakukan oleh Anggota Komisi I DPRD Bontang Setiyoko Waluyo.
- Baca juga : Pembahasan APBD Harus Maksimal
Dalam intrupsinya, Setyoko legislator yang dikenal kritis terhadap kebijakan Pemerintah Kota ini mengusulkan beberapa poin yang dianggap penting terkait kenaikan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada APBD Perubahan.
Pertama, ia meminta agar gaji seluruh pegawai honorer di lingkup Pemkot Bontang untuk dikembalikan seperti sebelum ada pengurangan, mengingat sejak awal tahun gaji ribuan tenaga honorer harus dikurangi lantaran merosotnya APBD Bontang.
Selain meminta gaji honor dikembaliakan, Setiyoko juga meminta agar tambahan penghasilan pegawai (TPP) PNS juga dapat dikembalikan seperti semula. “Begitupun insentif pegiat agama dapat segera dibayarkan, termasuk insentif guru swasta yang beberapa waktu lalu sempat mengalami permasalahan dapat segera selesai,” kata Setiyoko bersemangat.
Sekedar diketahui, dalam penyampaian nota pengantar RAPBD Perubahan, Walikota Neni Moerniaeni menyampaikan bahwa sektor pendapatan daerah mengalami penambahan sebesar 12,9 persen.
Dirincikan, kenaikan 12,9 persen tersebut terjadi pada retribusi daerah sebesar 3,31 persen, dari Rp.5,5 miliar menjadi Rp.5,7 miliar. Ditambah hasil pengelolaan kekayaan daerah dari Rp.4,49 miliar menjadi Rp.5,5 miliar, atau naik 22,64 persen.
“Pendapatan asli daerah yang sah meningkat 2,62 persen, dari Rp.72,9 miliar menjadi Rp.74,8 miliar,” beber Neni.
Namun, peningkatan pendapatan daerah ini dibarengi peningkatan alokasi anggaran belanja daerah, guna mengakomodir sejumlah kebutuhan pemerintah yang bersifat mendesak. Dan belum tertampung pada APBD murni 2017.
Dimana belanja daerah mengalami kenaikan Rp204 miliar lebih, atau 22,23 persen dari rencana semula Rp920 miliar lebih.
Sementara menanggapi intrupsi yang dilakukan anggota DPRD, Neni mengatakan terkait peningkatan TPP PNS sudah lakukan pihaknya, bahkan regulasi terkait hal tersebut telah dituangkan melalui peraturan walikota (Perwali).
Selanjutnya Neni meyakinkan hal yang sama juga akan dilakukan pada gaji honorer, bahkan Neni mengungkapkan nantinya kenaikan gaji honorer Bontang tertinggi di Kalimantan Timur.
“Untuk tunggakan insentif pegiat agama, kami pastikan juga akan dibayarkan pada apbd perubahan ini,” ucapnya. (And)
