Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

1.804 Kios Pasar Pagi Dibuka Online: Verifikasi Data, QR Code, Lalu Terima Kunci

Pasar Pagi Samarinda. (Foto: Lisa/beri.id)

BERI.ID – Pendaftaran dan penempatan kios/los telah dibuka bagi pedagang Pasar Pagi Samarinda melalui mekanisme digital.

Pendaftaran tahap pertama ini dibuka mulai hari ini, 20 Desember 2025 pukul 00.00 WITA hingga 24 Desember 2025 pukul 14.00 WITA.

Seluruh proses dilakukan melalui Sistem Informasi Pasar Pagi yang dapat diakses di laman pasarpagi.samarindakota.go.id.

Melalui sistem ini, pedagang tidak hanya mendaftar, tetapi juga langsung mengetahui penempatan kiosnya secara elektronik.

Langkah digitalisasi ini ditanggapi Nurul, pedagang pakaian yang telah berjualan sejak 2007.

Ia mengaku sudah masuk dalam sistem meski statusnya masih menunggu verifikasi dan menyebut sebagian pedagang lain bahkan sudah menerima kunci kios.

“Alhamdulillah sudah terdaftar, tapi masih belum terverifikasi. Katanya ada juga yang sudah dapat kunci,” ujarnya kepada tim redaksi, Sabtu (20/12/2025).

Nurul juga menyoroti mekanisme penempatan kios yang dinilainya berbeda dari bayangan banyak pedagang, sebab tidak ada proses undian dalam pengertian konvensional.

“Begitu data terverifikasi, langsung dapat QR code. Tinggal dipencet, keluar nomor toko dan lantainya,” jelasnya.

Model ini sekaligus menutup ruang negosiasi maupun praktik-praktik nonformal yang kerap mewarnai pembagian kios di masa lalu.

Sistem secara otomatis menentukan lokasi, sehingga pedagang hanya bisa menerima hasil yang ditetapkan aplikasi.

Dari sisi pemerintah, kebijakan ini disebut sebagai upaya memastikan keadilan dan ketertiban.

Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, menegaskan bahwa tahap pertama sepenuhnya diperuntukkan bagi pedagang lama.

Jumlahnya disesuaikan dengan kapasitas kios yang tersedia.

“Tahap awal ini disiapkan 1.804 kios, khusus untuk pedagang lama,” ungkap Yama, sapaan akrabnya.

Dengan kuota tersebut, praktis tidak ada ruang bagi pedagang baru untuk masuk.

Pemerintah memilih menyelesaikan lebih dulu pendataan dan penataan pedagang eksisting sebelum membuka peluang baru.

“Fokus kami sekarang menyelesaikan pedagang lama. Kebijakan berikutnya itu kewenangan wali kota, tapi bukan di tahap ini,” tuturnya.

Ia menekankan bahwa seluruh tahapan dilakukan secara daring tanpa pengecualian.

Meski begitu, Disdag mengantisipasi kesenjangan literasi digital di kalangan pedagang dengan menyiapkan petugas pendamping di lapangan.

“Prosesnya seratus persen online. Setelah diverifikasi dan divalidasi, pedagang akan mendapatkan QR code. QR itu dicetak dan dibawa ke Pasar Pagi untuk proses lanjutan,” jelasnya.

Tak hanya pendaftaran, pedagang juga diwajibkan menuntaskan seluruh persyaratan administratif, termasuk menandatangani surat perjanjian.

Setelah semua tahap dilalui, kunci kios diserahkan, dan pedagang dipersilakan langsung menempati lapaknya.

“Kalau kunci sudah diterima, kios bisa langsung dibuka dan ditempati,” tutupnya. (lis)