Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Akar Suara Kapolda Kaltim: Ada Indikasi Paham Tertentu Menyusup Pada Aksi Mahasiswa di Samarinda

Akar Suara

Kapolda Kaltim: Ada Indikasi Paham Tertentu Menyusup Pada Aksi Mahasiswa di Samarinda

Oktober 1, 2019

Beri.id, SAMARINDA – Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto mengatakan ada indikasi paham tertentu menyusup pada aksi mahasiswa di Samarinda.

Hal itu ia sebutkan karena terdapat sejumlah lambang dari kelompok tertentu, aksi vandalisme yang juga Meningalkan lambang paham tertentu, termasuk anjuran menggunakan pakaian hitam.

“Itu semua ciri khasnya, berarti mahasiswa harus menyadari bahwa mereka sudah mulai disusupi,” katanya dikonfirmasi Selasa (01/10/19) di hotel Bumi Senyiur, jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda.

Sikap berbeda yang ditunjukkan mahasiswa Samarinda memicu kepolisian mencari tau adanya kelompok yang menyusupi aksi mahasiswa itu. ia berharap mahasiswa bisa memahami ini dan segera mengambil sikap.

“Ini yang harus disadari mahasiswa Sehingga mereka digiring seperti pada aksi yang tidak biasanya, mudah mudahan mahasiswa paham dan segera mengambil sikap,” tuturnya.

Kapolda Kaltim ini juga berencana akan menyarankan kepada pimpinan dewan di Karangpaci untuk membuka dialog dengan memanggil mahasiswa tiap universitas.

“Nanti kita lihat, yang tidak mau itu bisa kita indikasikan,” tutur Priyo Widyanto

Disebutnya upaya itu hanya semata mata untuk menciptakan situasi kondisi Kamtibmas.

“Kita tidak ingin ada grand desain besar yang dari luar kemudian dibawa ke Kaltim, itu kami gak mau. Mahasiswa hrus paham betul dengan apa yang terjadi saat ini,”

menurutnya kalau tidak ada penyusup pasti mudah membangun komunikasi antara mahasiswa dengan dewan. Dirinya mempertegas ada indikasi penyusup itu.

“Karena setiap ada kelompok itu selalu terjadi kerusuhan, seperti di Jawa Barat indikasinya ada juga rusuh,” tandasnya.

Namun dirinya enggan menyebut mereka dari pihak mana, belum juga teridentifikasi.

”kami baru melihat dari simbol simbol yang ada, dari coret coretan, dari perilaku itu sudah kelihatan. Silahkan aja dicek sendiri lambang itu dari kelompok apa,”tuturnya.

(*)