Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda DPRD Provinsi Kaltim DPRD Kaltim Bersama BPJN Sepakat Menutup Kolong Jembatan Mahakam Selama Perbaikan

DPRD Provinsi Kaltim

DPRD Kaltim Bersama BPJN Sepakat Menutup Kolong Jembatan Mahakam Selama Perbaikan

Desember 19, 2019

Beri.id, SAMARINDA – Ketua komisi III DPRD Kaltim, Hasanudin Masud mengatakan, pihaknya bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan sepakat akan menutup jalur kolong jembatan Mahakam selama dalam proses pengerjaan.

“Karena kita tahu sendiri selama proses perbaikan, belum selesai ditabrak lagi, ditabrak lagi,”Kata Politisi Partai Golkar dikonfirmasi pada, Selasa (17/12/2019) digedung DPRD Kaltim.

Rencana penutupan kolong jembatan Mahakam ini karena buntut Insiden kapal tongkang memuat batu bara terus menabrak pilar Jembatan Mahakam.

Pada rapat dengar pendapat antara Komisi III bersama mitra kerja berkaitan dengan hal tersebut pada beberpa waktu lalu, disebutkan bahwa pada tahun 2019 insiden penabrakan terhitung sudah 16 kali kejadian.

Kondisi tersebut dikhawatirkan bisa berakibat fatal untuk struktur bangunan. Olehnya itu DPRD Kaltim meminta agar kolong Jembatan untuk sementara ditutup hingga prose perbaikan selesai.

Mengenai hal itu, Hasanudin Masud menyebutkan pihaknya sudah berbicara dengan regulasi, juga pihak operator dalam hal ini KSOP dan Pelindo.

Namun begitu, saat ditanya apakah penutupan itu benar adanya akan dilaksanakan. Dirinya mengatakan hal itu baru sebatas usulan yang dilakukan oleh BPJN dan Komisi III.

“Itu usulan BPJN dengan Komisi III, kapan dilakukan kita tetap Koordinasi dulu dengan regulasi dan operator dalam hal ini KSOP dan Pelindo,”ungkapnya.

Selain itu Hasanudin menyebutkan, sekarang pihaknya telah mengusulkan untuk kapal yang naik dan turun harus dipandu. Menurutnya, kebiasaan sebelumnya yang dipandu kapal yang bermuatan saja.

“Nah sekarang dijadwalkan, yang naik dan turun, jamnya harus ada, nah berarti rekomendasi itu dikerjakan, makanya kita usul ditutup dulu hingga selesai pengerjaan,”tutupnya.

(Jr)