Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

Di Rutan Samarinda, dr. Rita Rosadi Sampaikan Upaya Pencegahan dan pengendalian Kanker Payudara dan Kanker Serviks

Beri.id, SAMARINDA – Jika kita mendengar penyakit kanker, serasa mengerikan bukan ! Kanker merupakan salah satu penyakit yang menyebabkan angka kematian terbesar di dunia dan bisa menyerang siapa saja. Tapi, ada dua jenis Kanker yang berisiko lebih tinggi dialami oleh perempuan, yakni kanker payudara dan kanker serviks.

Data Global Cancer Observatory 2018 dari World Health Organization (WHO) menunjukkan kasus kanker yang paling banyak terjadi di Indonesia adalah kanker payudara, yakni 58.256 kasus atau 16,7% dari total 348.809 kasus kanker.

Kanker serviks (leher rahim) merupakan jenis kanker kedua yang paling banyak terjadi di Indonesia sebanyak 32.469 kasus atau 9,3% dari total kasus.

Tercatat, sekitar 90 persen kematian akibat kanker serviks terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah. Di Indonesia sendiri, berdasarkan estimate Globocan, International Agency for Research on Cancer (IARC), prevalensi kanker payudara pada perempuan adalah sebesar 40 per 100.000. Setelah itu diikuti dengan kanker leher rahim 17 per 100.000 .

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyatakan, angka kanker payudara di Indonesia mencapai 42,1 orang per 100 ribu penduduk. Rata-rata kematian akibat kanker ini mencapai 17 orang per 100 ribu penduduk. Sementara itu, angka kanker serviks di Indonesia mencapai 23,4 orang per 100 ribu penduduk. Rata-rata kematian akibat kanker serviks mencapai 13,9 orang per 100 ribu penduduk.

dr. Rita Rosadi menjelaskan, kanker serviks dan kanker payudara ini menyerang perempuan yang sedang menjalani usia produktif dan tentu nya belum menopause.

Hal itu disampaikan dalam kegiatan ‘Pelatihan Deteksi Dini Kanker Payudara dan Kanker Leher Rahim’ yang diselenggarakan bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Kamis (19/12).

Dalam acara Di ikuti 24 peserta yang mewakili 10 Kota/Kabupaten. 12 peserta berprofesi dokter dan 12 peserta lainnya berprofesi bidan.

“Upaya pencegahan dan pengendalian kedua jenis kanker tersebut dilakukan dengan cara deteksi dini pada perempuan usia 30-50 tahun. Metode yang digunakan adalah Pemeriksaan Payudara Klinis (SADANIS) dan inspeksi visual dengan asam asetat (IVA) untuk kanker serviks.” Ujar Rita Rosadi, peraih penghargaan Dokter terbaik dalam melaksanakan pelayanan kesehatan bagi warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Rutan Kelas II A Samarinda.

Kegiatan ini dilakukan dalam kepentingan Pemerintahan Provinsi Kaltim guna meningkatkan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular (P2PTM).

Dalam kegiatan ini kurang lebih 50 orang warga binaan pemasyarakatan khususnya Tahanan perempuan, mendapatkan pemeriksaan deteksi dini kanker serviks dari para dokter dan bidan yang mengikuti pelatihan dengan metode inspeksi visual dengan asam asetat.  

Ditemui usai kegiatan,  dr. Rochmad Koesbiantoro yang merupakan Kepala Seksi P2PTM dan Kesehatan Jiwa, Dinas Kesehatan Kaltim memerankan, meski Kaltim dalam skala kecil jumlah pengidap kanker serviks, pemerintah sejak dini harus mengantisipasi warganya. Bahkan untuk penanganan nya pun Kaltim sudah mampu dari segi tenaga medis dan juga peralatan medis yang mempuni. (red)