Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Pendidikan Sekretaris PGRI Kaltim: Ujian Nasional Masih Perlu Dilaksanakan

Pendidikan

Sekretaris PGRI Kaltim: Ujian Nasional Masih Perlu Dilaksanakan

Desember 23, 2019

Beri.id, SAMARINDA– Sekretaris PGRI Kaltim H. Musyahrim menangapi rencana Mendikbud Nadiem Makarim untuk menghapuskan ujian nasional.

Ujian Nasional (UN) akan dihapus dan diganti menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter mulai 2021, bahkan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) juga direncanakan akan diganti.

H.Musyahrim mengatakan bahwa ujian nasional masih relevan untuk dilaksanakan. Menurutnya UN adalah salah satu ukuran untuk menilai kompetensi peserta didik.

“Bagaimana mungkin, jika tidak ada UN kita bisa mengetahui ukuran siswa? Misalnya, anak di Mahulu mendapatkan nilai 8 menurut evaluasi dari guru di sana. Di Samarinda, salah satu mendapatkan 7. Standarnya bagaimana? Apa sama dengan yang di Jakarta, kalau sama tidak apa-apa,” ungkap Musyahrim.

Untuk mencari pengganti UN, kata Musyahrim, harus melakukan kajian dan evaluasi lebih dalam. Menurutnya dalam membuat kebijakan tidak bisa dilakukan berdasarkan parsial.

Dirinya menganalogikan, ada hal yang berbeda membangun jembatan dan pendidikan. Kalau bangun Jembatan Mahakam, terlihat hasilnya tahun depan. Untuk pendidikan, perlu waktu 20 tahun baru bisa melihat hasilnya.

“Perlu dicatat, di dunia pendidikan tidak bisa dilakukan kebijakan ‘serta-merta’. Harus dilakukan evaluasi mendalam, jangan berdasarkan parsial,” tuturnya.

H.Musyahrim mengatakan bahwa ujian nasional masih diperlukan untuk dilaksanakan guna untuk mengukur kemampuan siswa secara nasional. Apalagi kondisi daerah negara Indonesia ini memilik ukuran dan kepentingan yang berbeda tiap daerah.

“Dengan UN kita bisa memiliki evaluasi, kita bisa tahu kenapa nilai siswa menurun dan lainnya,” tuturnya.

(Jr/*)