Beri.id, SAMARINDA – Puluhan mahasiswa menggelar aksi demonstrasi dijalan M.Yamin depan kampus Universitas Mulawarman (Unmul) pada, Senin (03/02/20).
Aksi ini digelar sebagai bentuk refleksi dan evaluasi 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma’aruf Amin.
Mahasiswa menilai banyak kebijakan yang kontroversi diawal pemerintahan kabinet Indonesia maju ini. Mulai dari kenaikan BPJS, mereka menolak secara penuh kenaikan ini karena akan mengsengsarakan masyarakat.
“Bukan soal kenaikan tetapi mengenai BPJS ini pemerintah juga harus memberikan jaminan pelayanan kesehatan yang baik bagi pengguna BPJS,”Kata Faisal, Humas Aksi dikonfimasi saat aksi tengah berlangsung.
pselain itu juga mahasiswa yang tergabung dalam Mahasiswa Kaltim Mengungat (Mahakam) ini menyoroti pencabutan Subsidi LPG, Perlindungan Hak Asasi Manusia hingga penegakan hukum yang dirasa belum bisa ditegakkan.
Bahkan salah satu visi misi Presiden Jokowi untuk mengembangkan pendidikan yang unggul, namun dalam programnya dianggap tidak ada yang menunjang program itu.
“Yang ada hanya membuat sistem pendidikan yang mahal dan menyiapkan para siswa untuk menjadi buruh,” tutur Faisal.
Menurutnya semua itu merupakan hal yang wajar untuk dikritisi. Pihaknya menyimpulkan hingga dimasukkan dalam bentuk tuntutan yang disampaikan dalam aksi kali ini.
Salah satu yang juga menjadi sorotan adalah wacana undang undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Menurutnya Rancangan Undang Undang itu hanya akan menyengsarakan buruh karena dalam penyusunannya tidak melibatkan kaum buruh yang notabene akan Terdampak secara langsung kebijakan ini.
“Tetapi yang dilibatkan hanya kaum elit dengan dalih kepentingan investasi untuk menciptakan lapangan kerja,”tandasnya.
Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa KALTIM Menggugat sebagai berikut:
1. Tolak Omnibus Law CILAKA dan RUU yang Merugikan Rakyat
2. Tolak Kenaikan BPJS dan tingkatkan fasilitas pelayanan kesehatan
3. Berantas Korupsi tanpa pandang bulu
4. Tangkap dan adili seluruh pelanggar ham
5. Perkuat kedaulatan NKRI dan utamakan kesejahteraab rakyat
6. Reforma Agraria Sejati
7. Stop komersialisasi dalam dunia pendidikan
8. Ubah haluan ekonomi dan laksanakan pasal 33 UUD NRI 1945
9. Libatkan rakyat dalam setiap pengambilan kebijakan
10. Hentikan represifitas terhadap gerakan rakyat
11. Tangkap dan adili pelaku kekerasan seksual
12. Pemerintah pusat memberikan pemerataan ekonomi di KALTIM
Sementara Lembaga yang tergabung diantaranya: BADKO HMI KALTIM-KALTARA, DPD GMNI KALTIM, KAMMI KALTIM-KALTARA, HMI SAMARINDA, GMNI SAMARINDA, LMND SAMARINDA, BEM FISIP UNMUL, BEM POLITANI.
(Fran/*)
