Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Tindak Lanjuti Penelusuran Aset Daerah, Komisi II DPRD Kaltim Kembali Gelar Rapat Dengan Mitra Kerja

Advetorial, DPRD Provinsi Kaltim

Tindak Lanjuti Penelusuran Aset Daerah, Komisi II DPRD Kaltim Kembali Gelar Rapat Dengan Mitra Kerja

Februari 10, 2020

Beri.id, SAMARINDA– Komisi II DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat bersama Biro Ekonomi Provinsi Kaltim, BPKAD, serta jajaran PT. MBS pada, Jumat (7/2/2020) dihotel Pacifik, Balikpapan.

Tidak lain, rapat itu sebagai upaya komisi II dalam menelusuri aset daerah yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (Perusda) Melati Bhakti Satya (MBS).

“Komisi II terus menelusuri aset-aset yang dikelola oleh PT. MBS sehingga hasil dari penelusuran tersebut menentukan rekomendasi yang akan dikeluarkan oleh Komisi II,”kata ketua komisi II, Veridiana Huraq Wang.

Ia menjelaskan, Hasil penelusuran dan keterangan-keterangan baik dari Dirut Perusda maupun dari biro ekonomi, BPKAD ,dan Asisten II menentukan hasil rekomendasi dari komisi II nantinya.

“Sehingga Perusda yang ada benar-benar sehat dan bisa meningkatkan PAD untuk kaltim,” pungkas Veridiana

Rapat berjalan cukup alot, silang pendapat antara instansi hingga perusahaan tak terelakkan. Dalam rapat sejumlah anak perusahaan MBS tak luput dalam pembahasan. mulai dari rangkap jabatan hingga perjanjian antara PT. MBS dengan Pelindo IV mengenai pengelolaan pelabuhan Kariangau, Balikpapan.

Anggota komisi II, Sutomo Jabir menegaskan, perjanjian antara Pemprov dan PT. Pelindo IV harus dibuka agar semua pihak terkait mengetahui secara detail persoalan yang ada.

Menurutnya Keterangan dari pihak PT. KKT berbeda dengan apa yang diutarakan oleh Dirut MBS. Sementara diketahui bahwa KKT merupakan anak perusahaan MBS.

“Oleh karena itu Pemprov harus membuka isi kerjasama dengan Pelindo IV tersebut,” tegas Sutomo Jabir.

Lebih lanjut Politisi PKB ini menguraikan, secara tegas masyarakat harus mengetahui poin-poin yang ada dalam kerjasama tersebut bilamana ada hal yang dianggap merugikan kaltim.

“Berapa poin-poin yang merugikan kaltim? Jangan sampai hal ini terus terjadi, kita harus sadri bahwa tujuan pendirian perusda merupakan untuk meningkatkan PAD Kaltim,” bebernya.

(Fran)