Daerah  

Pariwisata Gigit Jari Karena Covid-19, 1300 Karyawan Dari Anggota Putri Kaltim Terpaksa di PHK

SAMARINDA – Masifnya angka penyebaran Covid-19 di Indonesia dan penurunan point ekonomi secara global, memaksa pelaku industri pariwisata harus gigit jari.

Pasalnya pengelola objek pariwisata diharuskan menutup tempat rekreasi keluarga, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Hal demikian juga dirasakan pelaku Pariwisata di Kaltim.

Ketua DPD Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia (PUTRI) Kaltim, Dian Rosita mengatakan bahwa saat ini pariwisata di kaltim dalam kondisi zero activity, mengikuti instruksi Pemerintah Provinsi dan Kota untuk menutup seluruh tempat yang berpotensi terjadinya penumpukan masa.

“Sesuai anjuran pemerintah, Sejak tanggal itu (18/3/2020) sama sekali tidak ada kegiatan yang bersifat bisnis, kita hanya bersih-bersih” Kata Dian Rosita, saat ditemui awak media, pada Sabtu (18/4/2020).

Dirinya menambahkan kalau dalam pedapatan bisnis pariwisata juga ikut lesu, bahkan mencapai di titik nol persen.

“Sama sekali tidak ada, Zero pendapatan,” tambahnya.

Atas hal itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada karyawan yang pada akhirnya harus dirumahkan, itu dilakukan karena pendapatan yang tidak ada dan memang harus ditutup objek wisatanya.

Dian, begitu ia disapa mengaku memiliki karyawan dari anggota Putri sebanyak 1300an orang, yang terpaksa harus dirumahkan (PHK), maupun dicutikan, pun demikian mereka juga tidak di bayar. Karena tidak sanggup lagi untuk menutupi gaji karyawan.

“Mohon maaf saja, kita sama sekali tidak berkerja. Karena memang situasi destinasinya ditutup, dan kita tidak ada kegiatan” ujarnya.

Ia berharap kepada pemerintah untuk segera mendapatkan kebijakan yang dapat menyelamatkan posisi objek wisata di Kaltim. Pihaknya siap untuk tetap taat terhadap anjuran pemerintah, dengan catatan pemerintah juga memberikan perhatian yang sama kepada pelaku pariwisata.

Dian juga menuntut agar pemerintah memberikan langkah yang tepat dalam membasmi penyebaran Covid-19, kemudian meminta kepada pemerintah untuk melibatkan secara terbuka pihaknya dalam membangun komunikasi kepada pelaku utama pariwisata, serta memiliki langkah yang terukur dan terarah.

Sampai pada saat pemerintah menetapkan situasi yang memungkinkan untuk membuka kembali status pandemi, sehingga objek wisata juga bisa berjalan normal kembali.

“Kami meminta itu, sehingga juga nantinya  tau apakah kita sudah bisa membuka kembali, atau membuka terbatas, atau masih akan terus menutup,” harapnya.

(Esc)