SAMARINDA – Pemerintah pusat bersama DPR RI dan penyelenggara Pemilu menyepakati Pilkada serentak akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang. Tahapanya akan dimulai pertengahan Juni.
Hal itu sesuai hasil rapat kerja antara komisi II DPR RI, Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP belum lama ini. Demikian pula dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pilkada
Menanggapi itu Ketua Bawaslu Kota Samarinda Abdul Muin mengatakan, saat ini pihaknya masih menunggu draf PKPU untuk menjalankan tahapan pengawasan Pilkada serentak ini.
“kita masih menunggu PKPU, baru mengaktifkan kembali EdHoc (Panwascam dan PKD),” kata Abdul Muin saat dikonfirmasi, Jumat (29/05/20).
Karena telah disepakati kata dia, sebagai penyelenggara, apapun itu harus siap, tetapi dengan pertimbangan standar keamanan kesehatan.
“Kami juga juga tidak mau, teman-teman kami yang bekerja di tingkat kecamatan hinga kelurahan nanti, mohon maaf (dalam tanda kutip), ada cluster baru terkait dengan pandemi Covid-19,”ungkapnya.
Tambahan Biaya APD
Penyebaran Covid-19 belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, bahkan saat tahapan Pilkada mulai dilanjutkan. Olehnya itu menurut Abdul Muin, menjadi penting untuk menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD).
Dirinya menjelaskan saat ini pihaknya tengah menyusun anggaran tambahan jika Pilkada digelar masih situasi Pandemi.
“Karena anggaran yang disiapkan kemarin itu diluar APD, Pandemi ini kan diluar dugaan kita. Anggaran itu juga sebagaian sudah kita gunakan,”ungkapnya.
Verifikasi Ulang Badan AdHoc
Untuk diketahui bahwa sejak munculnya wabah Covid-19, tahapan Pilkada 2020 tertunda, kerja Pengawas terhmbat sehingga pengawas Pemilu berstatus Ad Hoc harus dinonaktifkan sementara.
Abdul Muin menjelaskan, saat tahapan Pilkada mulai berjalan, AdHoc yang sempat dinonaktifkan tidak secara otomatis diaktifkan. Tetapi kata dia, tetap dilakukan verifikasi sebagai filter sebelum mereka kembali bertugas.
“Apakah kemudian selama dinonaktifkan, dia pernah menjadi tim sukses, itu kemudian menjadi penting dilihat kembali. Tetapi harapan kami teman-teman yang pernah kami jadikan partnership didalam melakukan pelaksanaan pilkada sebelum dihentikan, itu tetap berintegritas lah. Maka saya kira tinggal kita aktifkan kembali, verifikasi ulang itu menjadi penting sebaga filter kita,”tutupnya.
(Fran)
