SAMARINDA – Panitia khusus (Pansus) Covid-19 DPRD kota Samarinda gelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama tim gugus tugas Covid-19 di kota tepian pada, Jumat (17/7/20).
Rapat ini dengan agenda meminta keterangan dan informasi tentang penyaluran dana pencegahan penyebaran Covid 19 di kota tepian.
Sebelumnya mahasiswa berunjuk rasa didepan kantor DPRD Samarinda untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah kota Samarinda atas penyaluran dana tersebut.
Pemkot Samarinda telah memberikan data sebaran Covid-19 secara aktual setiap harinya melalui website corona.samarindakota.go.id . Didalam laman tersebut juga disertakan pengeluaran anggaran yang didistribusikan oleh pemerintah.
Wakil Ketua Pansus Abdul Rofiq mengatakan bahwa dana covid 19 yang telah disiapkan sebesar 350 Miliyar, tetapi baru digunakan beberapa saja. Menurut dia pemerintah harus merumuskan kebijakan-kebijakan baru.
“Perlu duduk bersama, apakah dari pihak pemerintah dalam hal ini gugus Covid-19 dan DPR ini akan sepakat. Misalnya ingin melaksanakan perubahan, terutama di APBD perubahan.” kata Abdul Rofiq saat ditemui usai RDP.
Dirinya menjelaskan, dalam APBD Perubahan nantinya harus melihat kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya mendesak.
Menurutnya keterlibatan antara eksekutif dan legislatif harus lebih intens lagi. Tujuannya agar dapat menggunakan anggaran yang besar tepat sasaran.
“Terutama pelayanan terhadap masyarakat, apakah kesehatan ini misalkan, rapid kita gratiskan, ataukah bantuan-bantuan lagi yang ditingkatkan,” terangnya.
Dirinya juga meminta kepada tim BPBD agar memiliki Blueprint terkait data sebaran daerah rawan bencana di Samarinda, sehingga tidak gegabah dalam menentukan tindakan pencegahan.
“Tim BPBD memiliki Blueprint sehingga tidak lagi gegabah didalam mengantisipasi bencana-bencana berikutnya,” ungkapnya.
Sementara itu Sekertaris Daerah Samarinda Sugeng Chairuddin mengatakan semua informasi terkait perkembangan Covid di Samarinda bisa dipantau melalui laporan website yang telah disiapkan.
Ia memastikan tidak ada yang ditutup-tutupi terkait penyaluran anggaran yang telah disiapkan oleh pemerintah.
“Ada ko, itu di website kita ada. Pokoknya kita buka semuanya. Enggak ada yang ditutup-tutupi,” Pungkasnya sambil meninggalkan ruang rapat meninggalkan kantor DPRD Samarinda.
(Esc/*)
