Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda EkoBis Tergopoh-gopoh, Setahun Jokowi-Ma'ruf Babak Belur Dihajar Pandemi

EkoBis, Nasional

Tergopoh-gopoh, Setahun Jokowi-Ma’ruf Babak Belur Dihajar Pandemi

Oktober 21, 2020Oktober 21, 2020

JAKARTA – Setahun sudah pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin berjalan terhitung sejak dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Kabinet Kerja yang disusun pemerintahan mengalami ujian berat sedari awal. Pemerintahan era ke-2 Presiden Joko Widodo disambut demonstrasi terkait penolakan RUU KPK, RUU KUHP dan beberapa RUU lainnya dipenghujung tahun 2019.

Awal tahun 2020 ujian yang tak kalah hebat datang, pandemi covid-19 memasuki Indonesia yang berimbas pada bertambahnya hutang pemerintah sebagai upaya menyelamatkan diri dari jerat resesi akibat ekonomi yang terkontraksi.

Merujuk pada data Kementrian Keuangan, proyeksi pertumbuhan ekonomi di kuartal III berada pada kisaran minus 2,9% sampai minus 1%. Tak sampai disitu, ekonomi nasional berada di kisaran minus 1,7 sampai minus 0,6% hingga akhir tahun.

Kementerian Keuangan juga mencatat jumlah utang pemerintah mrngalami peningkatan signifikan, terhiting sejak Januari-Agustus 2020 utang pemerintah bertambah Rp.777,38 triliun. Hingga Agustus kemarin, total utang pemerintah mencapai Rp.5.594,93 triliun.

Jiks dihitung sejak pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tahun lalu utang pemerintah meningkat 838,8 triliun.

Adapun peningkatan jumlah utang pemerintah dianggap sejalan dengan kebijakan pelebaran defisit anggaran tahun 2020. Defisit fiskal dilebarkan ke level 6,34% setara dengan Rp.1.039,2 triliun dari produk domestik bruto.

Pelebaran ini pun merupakan upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan anggaran penanggulangan covid-19 yang sejauh ini alokasi anggaran penanggulangan covid-19 disertai pemulihan ekonomi nasional (PEN) sebesar Rp.695,2 triliun. (AS)