BONTANG – Anggota Komisi I DPRD Bontang Rusli ungkapkan kekecewaan sekaligus kekesalannya terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tertangkap basah menggunakan barang haram Narkoba.
Dalam dua bulan kebelakang, terdapat ASN dan tenaga honorer yang kedapatan pesta narkoba jenis sabu-sabu. Tentu ini bukan sebuah prestasi, yang bisa dibanggakan.
Tegas, Rusli utarakan agar ASN yang mendapatkan gajih dari negara, yang kedapatan menggunakan narkoba. Harus dipecat.
“Kalau menurut saya harus dipecat, tidak ada ampun. Tidak ada SP (Surat Peringatan) kalau terkait kasus narkoba,” tegasnya, saaat ditemui diruang tamu, Lantai 2, Komisi I DPRD Bontang, pada Senin (23/11).
Lebih lanjut, tegasnya bahwa tidak ada warga negara yang kebal hukum (lex spesialis) contoh kasus seperti narkoba. Dimata hukum, baik pengguna maupun pengedar narkoba harus mendapatkan ganjaran sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
Semisal, didalam satu kasus ada pihak-pihak yang berusaha melindungi tersangka, tentu menjadi kekeliruan. Seperti memohonkan tersangka untuk diberikan keringanan hukuman, hanya karena statusnya sebagai ASN.
“Itu aib bagi pemerintah, ketika ada ASN yang kedapatan yang seperti itu,” bebernya.
Kedepan sebagai langkah serius dalam pencegahan peredaran dan penggunaan narkoba di instansi pemerintahan. Rusli menyarankan, agar seluruh pihak yang dibiayai oleh APBD dan APBN agar diperiksa oleh pihak Badan Narkotika Nasional (BNN).
Bahkan, DPRD sekalipun siap untuk diperiksa. Jika untuk keselamatan bersama. Hal itu sudah pernah dilakukan namun belum maksimal untuk dijalankan.
“Ada. Tapi tidak menyeluruh. Termasuk anggota DPR,” terangnya.
Akhir, Politisi Hanura ini juga berpesan agar segera ada tindakan yang diambil oleh pemerintah kota Bontang, dalam menertibkan para pengguna narkoba dilingkaran pemerintahan.
“Ini harus ditindak tegas tidak ada pengecualian,” ucapnya.
“Betul-betul mendesak pemerintah untuk segera memprogramkan tes urine secara massal” pungkasnya. (Adv/Esc)
