Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Akar Suara Masalah Jalan dan Banjir, PUPR; Anggaran Ada Ya Kita Laksanakan

Akar Suara, Daerah, Terkini

Masalah Jalan dan Banjir, PUPR; Anggaran Ada Ya Kita Laksanakan

Sulez Escariot's

November 24, 2020November 24, 2020

Kepala Dinas PUPR Bontang Tavip Nugroho, saat ikut bersama komisi III DPRD Bontang sidak ke Bontang Kuala

BONTANG – Anggaran yang minim untuk perbaikan jalan di wilayah pesisir Bontang menjadi masalah tersendiri bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Bontang, dalam lakukan perawatan jalan untuk masyarakat.

Dalam agenda inspeksi mendadak (Sidak) bersama dengan Komisi III DPRD Bontang, Selasa (24/11) pagi tadi. Kepala Dinas PUPR Bontang Tavip Nugroho akan menyambut baik, jika memang konsentrasi anggaran di tahun 2021 nanti untuk pembangunan dan perbaikan jalan.

“Anggaran yang membatasi, parsial kita dalam lakukan pembangunan di wilayah sungai Bontang ini,” katanya, saat ditemui usai lakukan sidak, di Bontang Kuala, pada Selasa (24/11).

Akibatnya, dari total 13 KM, panjang jalan di wilayah pesisir Bontang Kuala. Yang baru terealisasi saat ini baru hanya sejauh 3 KM yang sudah dikerjakan.

Namun hal itu sudah segera tertangani, pasalnya dana bantauan untuk dinas PUPR Bontang dari provinsi, dipastikan dapat turut mengurangi beban APBD Bontang di tahun 2021 mendatang.

“Termasuk dalam jalan Granit 3 ini, tentu ini akan kita diskusikan untuk masuk dalam skala prioritas,” ungkapnya.

Kedepan, memungkinkan juga agar jalur jalanan yang ada di daerah sekitaran Bontang Kuala akan di naikkan volumenya. Namun hal itu, tentu melalui pengerjaan dari pemerintah provinsi.

Untuk diketahui, jalan dari gerbang masuk ke Kota Bontang hingga masuk ke Bontang Kuala, masuk dalam jalan transprovinsi.

Untuk menghindari musibah kedepan yang memperparah sekitar rumah penduduk, Tavip menyarankan agar masyarakat secara swadaya lakukan peninggian pondasi rumah. Agar posisinya sejajar dengan badan jalan.

“Kita harus hati-hati. Ketika sudah naik, apakah masyarakat inginkan?. Nanti rumah masyarkat terdampak, kan kita tidak inginkan juga seperti itu,” terangnya.

“Kalau jalan kita siap aja, kapan ada masuk musrembang. Anggaran ada, ya kita laksanakan,” pungkasnya. (Esc)