Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Balikpapan Kedatangan KPK Memperkenalkan Direktorat Baru, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK

Balikpapan, Daerah, Hukum, Pidana, Politik

Kedatangan KPK Memperkenalkan Direktorat Baru, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK

Shinta Trisiana

Februari 26, 2021Februari 26, 2021

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango

BALIKPAPAN – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengunjungi Pemerintah kota Balikpapan. Rombongan KPK ini dipimpin langsung oleh wakil ketua KPK Nawawi Pomolango, untuk bertemu Walikota Balikpapan Rizal Effendi Kamis (25/02)

Dalam kesempatan, Nawawi Pomolango memperkenalkan Direktorat baru yang berada di bawah Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Kedatangan kami ini untuk memperkenalkan Direktorat yang baru yaitu Direktorat Koordinasi Dan Supervisi Wilayah IV yang langsung membawahi Provinsi Kalimantan Timur, Kaliman Utara dan Sulawesi Selatan” ujar Nawawi kepada awak media ini.

“Direktorat ini bisa diterima dan dapat sama-sama bekerjasama dalam kaitannya strategi pemberantasan Korupsi khususnya di Pemerintahan,” terangnya

“Tugas dari direktorat ini soal pencegahan, membentuk sistem dalam kaitannya Pemerintan daerah misalnya perencanaan dan anggaran, praktek pengadaan barang dan jasa dalam kaitannya pemberi ijin, serta Direktorat ini juga termasuk ada dari Satgas penindakkan, sehingga mereka bisa saja melakukan penyelidikan-penyelidika,” terangnya.

Nawawi juga menjelaskan terkait dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang juga berada di KPK serta APIP ini merupakan salah satu program KPK yang dibentuk dengan tujuan pengawasi kinerja penyelenggaraan Organisasi pemerintah.

“Peran APIP ini adalah lakukan audi, reviu, evaluasi, pemantauan serta kegiatan pengawasan lainnya atas penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan,” ungkap Nawawi

Dalam kesempatan awak.media ini menanyakan kasus dugaan suap pengurusan Dana Insentif Daerah (DID) kota Balikpapan APBD pada tahun 2018, walikota Balikpapan Rizal Effendi saat itu sempat dipanggil KPk dan di jadikan saksi atas kasus gratifikasi pegawai kementerian keuangan.

“Kami saat ini telah melakukan koordinasi dan supervisi dengan kejaksaan tinggi provinsi Kaltim untuk menanyakan materi-materi yang berkenaan dengan perkara yang sedang ditangani” kata Nawawi

“Sudah sampai ditingkat apa penanganannya dan hambatan-hambatan bisa saja kami lakukan suvervisi, tetapi kalau tidak bisa Komisi yang akan melakukan penyelidikan-penyelidikan sendiri terhadap perkara tersebut” pungkasnya. (ST)