SAMARINDA – Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) inventarisasi aset daerah kembali bergulir di DPRD Kaltim. Kali ini diusulkan Fraksi Golkar.
Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan Pansus itu sebagai uapaya DPRD untuk membantu pemerintah provinsi dalam rangka membenahi aset daerah.
“Kami dari fraksi usulkan supaya ada pansus Inventarisasi aset daerah, tapi ini baru usulan, disepakati atau tidak itu nanti dibahas,”katanya dikonfirmasi Selasa (09/03).
Menurut dia aset daerah perlu ditracking. Mulai dari lokasinya, tempatnya. Tersertifikasi atau tidak hingga nilai kebermanfaatannya. Kemudian pemetaan aset mana yang sudah memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Karena begini, kalau diluar negeri kan asetnya bekerja, pemerintahnya santai-santai. Kalau di kita, asetnya tidak bekerja, kita setengah mampus bekerja,”ucapnya.
“Jadi perlu yang namanya pasif income dan aktif income,”lanjutnya lagi.
Anggota komisi II ini menjelaskan, untuk Pasif income itu artinya kita yang harus berpikir bagaimana memaksimalkan aset supaya bisa menghasilkan, bisa disewa, bisa dikerjsamakan dan lain sebagainya.
“Seperti PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT). kan bisa disewakan, dapat PAD toh, kira kira begitu. Itu makanya kita usulkan supaya dibentuk Pansus ini,”tuturnya.(Fran)
