Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Balikpapan Budiono Berharap Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Dibangun Di Daerah Pemekaran

Balikpapan, Daerah, DPRD Kota Balikpapan

Budiono Berharap Pembangunan Gedung DPRD Balikpapan Dibangun Di Daerah Pemekaran

Shinta Trisiana

April 24, 2021April 24, 2021

Wakil Ketua DPRD kota Balikpapan Budiono

BALIKPAPAN – Kondisi Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Balikpapan dianggap sudah tidak layak lagi, Kantor tempat bekerjanya 45 anggota DPRD ini sudah tidak memadai lagi, tidak hanya gedung, tempat Parkiran yang sempit, Ruang Paripurna yang kapasitasnya terlalu kecil, bahkan staf DPRD sendiri harus bekerja dengan memanfaatkan ruang bawah tangga untuk berkantor.

Bangunan gedung yang telah berdiri selama puluhan tahun itu sudah banyak yang rapuh, terutama dari sisi atap. Tanpa bumbungan atap rusak parah, sehingga diperlukan gedung baru yang lebih memadai.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, gedung wakil rakyat tersebut dibangun sudah cukup lama, sehingga dari segi kelayakan bangunan sudah tidak layak. Sabtu (24/04)

“Sebenarnya gedung DPRD sudah memiliki DED, yaitu di sebelah kantor Pos, tapi belum bisa dikerjakan, mungkin anggaranya tidak cukup. Jika nanti ada rencana pembangunan saya berharap gedung DPRD bisa dibangun di daerah pemekaran”, ujarnya.

“Pembangunan gedung DPRD yang baru nanti bisa dilakukan di wilayah perbatasan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur. Sebab, di wilayah tersebut masih terdapat lahan yang cukup memadai dan merupakan lokasi pemerataaan pembangunan kedepan.” tambahnya.

Budiono juga akan mengusulkan pembangunan gedung yang baru. Tentu jika ada anggarannya.

“Saya berharap dengan pemimpin yang baru nanti kita bisa mengusulkan untuk pembangunan gedung baru. Supaya ada pemerataan pembangunan, lokasinya nanti kita akan usulkan di perbatasan Balikpapan Utara dan Timur” kata Budiono

“Nanti pasti ada dinas-dinas yang akan menyusul melakukan pembangunan ditempat itu, karena masih banyak dinas-dinas yang belum memiliki gedung yang layak”, Pungkasnya. (ST)