SAMARINDA – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) disebut akan lebih tegas. Mereka bakal merekomendasikan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak mampu mengejar target yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk diganti.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Kaltim yang tergabung dalam Panitia Pansus LKPJ, Syafruddin, karena kinerja pemerintah selama tahun 2020 dinilai masih jauh dari visi dan misi Gubernur Kaltim maupun RPJMD.
“Kita akan lebih tegas, kita kasi punishment, nanti rekomendasinya bagi kepala OPD untuk diganti,”katanya saat ditemui di gedung E lantai 1, Sabtu (01/5/2021). Demikian sebaliknya bagi kepala OPD yang berprestasi serta memiliki program kerja yang sesuai dengan isi kandungan RPJMD maka pansus akan memberikan penghargaan.
Syafruddin menjelaskan, sejauh ini belum ada OPD yang maksimal dalam kinerjanya. Kata dia, data menunjukan itu hasil pantauan Pansus LKPJ dilapangan. Olehnya itu politisi PKB ini menilai, dua tahun sisa masa jabatan Gubernur Kaltim akan sulit mewujudkan Kaltim Berdaulat.
“Inikan soal laporan tahunan, jadi sangat sulit diwujudkan Kaltim Berdaulat dilihat dari kerja dan capaian yang mereka kerjakan selama tahun pertama, kedua dan ini tahun ke tiga,” pungkas Ketua fraksi PKB tersebut.
Sebelumnya kritikan terhadap kinerja Gubernur Kaltim Isran Noor – Hadi Mulyadi berdatangan dari anggota DPRD lainnya. Misalnya dari Baharuddin Demmu, anggota Komisi II yang melihat target PAD meningkat menuju APBD Rp32 triliun per tahun masih jangan jauh realisasinya. Saat ini APBD baru antara Rp9,5 Triliun sampai Ep11 Triliun. Politisi lain Sutomo Jabir mengkritisi minimnya penambahan gedung sekolah SLTA, padahal setiap tahun terjadi peningkatan jumlah lulusan SLTA.
(Jifran)
