Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Balikpapan Waspada Longsor, 1 Rumah Warga di Manggar Rusak

Balikpapan, Bumi Manusia, Daerah, Ekologi, Terkini

Waspada Longsor, 1 Rumah Warga di Manggar Rusak

Mei 23, 2021Mei 23, 2021

Rumah warga korban longsor di kawasan RT 68 Jalan Pemuda, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur (Baltim).

BALIKPAPAN – Rumah warga di kawasan RT 68 Jalan Pemuda, Kelurahan Manggar, Balikpapan Timur (Baltim), Minggu (23/5/2021) pagi sekira pukul 08.30 Wita rusak usai mengalami longsor setelah hujan dengan intensitas tinggi pada Minggu dini hari.

Rumah tersebut diketahui milik warga bernama Sumardi (43) yang mengalami longsor pada bagian pondasi.

Lurah Manggar Dedi Prasetia Utama Idris langsung mendatangi lokasi setelah mendapat laporan. Untuk penanganan awal pihaknya bersama intansi terkait melakukan pemasangan terpal antisipasi jika turun huja dan longsor lanjutan.

“Kedua kita mengajukan untuk pembiayaan sewa rumahnya. Karena kondisi saat ini rumah tersebut sangat tidak layak untuk dihuni dan sangat berbahaya,” ucap Dedi

Dari pantauan media ini, rumah yang berada tepat ditepi aliran sungai itu nyaris ambruk usai dinding bagian samping runtuh.

“Tadi pagi sekitar pukul 05.30 Wita sudah mulai jatuhan sedikit-sedikit, mulai dari plafon. Kemudian dinding samping dekat sungai mulai berjatuhan. Lantai kamar dan dinding dalam rumah juga retak cukup besar,” kata Yuyu (42), istri Sumardi.

Ia mengaku memang sudah ada tanda-tanda jika rumahnya akan runtuh. Dilihat dari pondasi bagian samping yang terus terkikis oleh aliran sungai ketika hujan turun.

“Longsornya sedikit-sedikit. Pondasi terkikis karena aliran sungai lumayan deras saat hujan. Tadi pagi sekitar pukul 08.30 Wita sudah runtuh dinding yang bagian samping dekat sungai,” ungkapnya.

Beruntungnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Yuyu bersama anak-anaknya sudah menyelamatkan diri sesaat sebelum kejadian. “Ada enam di rumah ini. Semua sudah di luar rumah saat kejadian,” tuturnya.