Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Agus Aras Dorong Percepatan Pembangunan Infrasruktur Jalan Poros Bontang, Kutim Dan Berau

Agus Aras, Anggota komisi III DPRD Kaltim

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kaltim Agus Aras mengingatkan Gubernur Kaltim agar percepat pembangunan Infrasruktur jalan provinsi yakni Jalan Poros Bontang, Kutim Dan Berau

Hal tersebut dia sampaikan usai mendengar penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kaltim tahun 2020.

Dia mengingatkan Gubernur dan Wakil Gubernur Isran Noor-Hadi Mulyadi bahwa ada 3 proyek pembangunan yang harus disegerakan di wilayah tersebut.

Pertama, kelanjutan pembangunan Jembatan Sei Rantau Nibung di Kecamatan Kaubun, Kutim. Menurut dia proyek ini harus jadi perhatian utama.

“Perlu untuk disegerakan agar dibangun oleh pemerintah. Karena Jembatan Jembatan Sei Rantau Nibung sudah lama dinantikan masyarakat,” kata politikus Partai Demokrat ini, Senin (3/5/2021).

Kemudian pembangunan jalan poros provinsi yang ada di Kecamatan Kaliorang. Tepatnya yang berada di Simpang 4 Kaliorang, Kutim menuju Talisayan, Berau. Jalan ini menjadi akses penting bagi masyarakat, tidak hanya bagi warga Kaliorang, Kaubun, dan Karangan. Tetapi juga masyarakat Berau.

“Bagaimana Pemprov Kaltim bisa memaksimalkan anggaran untuk membenahi jalan poros provinsi, yaitu pembangunan jalan di Simpang 4 Kaliorang menuju Talisayan. Saya kira, mau tidak mau harus dimaksimalkan pembangunannya oleh pemerintah,” bebernya.

Ketiga, yakni bagaimana Pemprov Kaltim bisa ikut serta membantu Pemkot Bontang membantu mengurai persoalan banjir di wilayah itu. Karena hampir setiap tahunnya setiap kali musim hujan, banjir selalu menjadi momok bagi masyarakat Kota Bontang.

“Pemprov Kaltim saya kira harus ikut membantu penanggulangan banjir itu. Karena setiap saat, banjir selalu terjadi. Dan kita tahu, bahwa banyak kawasan yang jadi tanggung jawab provinsi, tetapi belum mendapatkan perhatian serius,” paparnya.

Terhadap ketiga hal itu, mantan anggota DPRD Kutim ini berujar, bahwa di hampir setiap kesempatan dia selalu menyampaikan persoalan itu. Secara khusus saat melaksanakan rapat bersama DPUPR Pera Kaltim.

“Alhamdulillah, secara bertahap sudah mulai mendapatkan perhatian. Contohnya, seperti Jembatan Sei Rantau Nibung, tahun ini sudah ada anggaran untuk revisi desain. Karena rencana pembangunan jembatan itu sudah cukup lama,” imbuhnya.

Dia berharap, selambat-lambatnya pada 2022 mendatang pembangunan Jembatan Sungai Nibung sudah dapat direalisasikan Pemprov Kaltim. Saat ini, untuk besaran alokasi anggaran yang dibutuhkan untuk proyek itu, kata dia, tengah dirapatkan DPUPR Pera Kaltim.

“Untuk kebutuhan anggarannya seberapa banyak, saya belum tahu. Sekarang masih terus dirapatkan oleh dinas terkait. Sekali lagi, jembatan ini sangat penting dan sudah ada dibangun tiang pancangnya,” cakapnya.

Dia menambahkan, salah satu yang banyak dikemukakan masyarakat saat dia melaksanakan reses di Kutim, yakni penyelesaian pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Sangatta Utara. Proyek ini sendiri diakui dia sudah lama dinantikan dan sedang membutuhkan sentuhan anggaran dari Pemprov Kaltim.

“Kemarin yang mengemuka saat Musrenbang Kaltim, bupati Kutim meminta supaya penyelesaian Pelabuhan Sangatta. Pelabuhan itu masuk tol laut yang sudah ditetapkan Presiden Jokowi. Ini perlu keterlibatan provinsi lewat Dishub Kaltim,” pungkasnya.

(Fran)