SAMARINDA – Komisi III DPRD Kaltim gelar rapat dengar pendapat atau RDP bersama Dinas PUPR Provinsi Kaltim pada, Senin, (14/06/21) di lantai 1 Gedung E DPRD Kaltim.
Dalam rapat tersebut membahas serapan anggaran Provinsi Kaltim tahun 2021. diketahui ada 640 paket pembangunan yang mestinya dikejar untuk diselesaikan. Dari 640 paket itu, terdapat 283 paket berada di Dinas PUPR.
Anggota Komisi III Sarkowi V Zahry mengatakan, hingga sekarang untuk di dinas PUPR ada sekitar 70 paket yang belum dilelang.
“Kita ingin memastikan kapan di lelang semua, kita khawatirkan diakhir tahun tidak bisa terserap khususnya program di Dinas PUPR,” ucap Sarkowi V Zahry.
Padahal paket pekerjaan yang ada di PUPR merupakan program yang ditunggu masyarakat. Disana kata dia ada pengerjaan jalan provinsi di Kabupaten Kukar dari simpang lembuswana hingga ke Sebulu.
Diketahui untuk dananya pembangunan jalan tersebut senilai 54 miliyar dan sampai saat ini masih tahap lelang.
“Ini sudah enam bulan, ini kan kalau cepat dilelang otomatis bisa terlaksana dan bisa cepat dinikmati oleh masyarakat,” ucap dia.
Padahal menurut Sarkowi, seharusnya sesuai dengan instruksi oleh Presiden lelang harus dilakukan diawal tahun agar bisa menopang pertumbuhan ekonomi lebih bagus.
“Dapat penjelasan, perubahan regulasi, dan penggunaan sistem elektronik Surat Setoran Pajak Daerah elektronik (eSSPD) membuat banyak Administrasi yang harus disiapkan Kemudian program asistensi yang tadinya di Bappeda pindah ke BPKAD,” jelas Sarkowi.
Kemudian, kelengkapan masing -masing OPD yang lambat dalam menyetor berkas persiapan lelang, juga menjadi salah satu faktor lambatnya proses lelang.
“Kita menekankan ke pemerintah agar program – program pembangunan itu bisa terlaksana dengan baik dan bisa cepat di nikmati oleh masyarakat,”Pungkas Sarkowi.
