Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Kukar Genjot Pertanian, Enam Perusahaan Teken MoU Target 7600 Hektar Lahan

Kukar Genjot Pertanian, Enam Perusahaan Teken MoU Target 7600 Hektar Lahan
©jifran/beri.id

TENGGARONG – Tepat di HUT RI yang ke- 76 , Rabu 17 Agustus 2021. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) melakukan penandatanganan nota kesepahaman bersama enam perusahaan dalam pengembangan sektor pertanian. Langkah awal dimulai dari budidaya dan pembelian jagung hibrida bertajuk Agro solution.

Enam perusahaan tersebut diantaranya PT. Indoditas Duta Raya, PT Restu Agropro Jayamas, PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Kayaku, PT Asuransi Central Asia dan PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimtara).

“Kita bersepakat buat kerjasama berkaitan dengan budi daya jagung pipil kering di Kukar. Jadi progam ini ada dua, ada budidaya dan pembeliannya, target kita ini 7600 hektare,”kata Edy Damansyah, Bupati Kukar.

Pemkab Kukar sebelumnya memang giat mengembangkan tanaman jagung. Tetapi belum mencapai dari target 3000 hektare melalui kelompok tani binaan.

Edy Damansyah menjelaskan, pemerintah dihadapkan banyak tantangan. Pertama, petani masih enggan menanam komoditi ini karena jaminan pasarnya belum pasti. Kemudian ketersediaan masalah pupuk selama ini juga menjadi keluhan petani.

Dengan adanya MoU ini semua bekerja sesuai tupoksi masing-masing. Dipastikan para petani akan diarahkan secara baik mulai hulu hingga hilirnya.

“Kerjasama ini sampai hal teknis dilakukan, jadi saya sangat optimis ini bagian dari lompatan kita untuk mendorong sektor pertanian khususnya komoditas jagung hibrida ini,”imbuhnya.

“Kalau selama ini kita berhasil bagaimana hulunya tapi hilirnya dalam hal ini pasar kita biarkan, petani nyari sendiri, sekarang pemerintah akan hadir disana untuk vasilitasi dan investornya kita bawa disana,”sambungnya lagi.

Lebih lanjut dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, komoditi jagung sebagai pintu awal. Bersama stakeholder itu mereka akan mengkaji lagi komoditi lain

“Sampai pada bagaimana keunggulan Kukar terhadap padi sawah, ini juga sampai kesana nanti. Ini Kalau musim panen pasarnya juga susah, seperti daerah Muarangkayu, Sebulu, Tenggarong seberang, Pulau atas kalau udah musim tanam juga mengeluhkan pembelinya, nanti akan kita pastikan semua,”terangnya.

Terpisah Direktur PT Indoditas Duta Raya Firly Firdaus mengatakan bahwa sangat potensial sektor pertanian. Punya wilayah yang sangat luas, sekitar 2.726.310 hektare. Juga punya Sumber Daya Manusia.

Dari potensi itu kerjasam terbangun. Dimana ada permintaan pasar disitu diperlukan kebutuhan bahan pasok.

“Bagaimana hal ini kita bisa elaborasi bersama pemerintah Kukar agar dapat bersama sama menciptakan sebuah komoditas yang pasti dibeli sama market,”terangnya.

Firly begitu yakin dengan kerjasama ini akan berbuah manis bagi petani. Mereka menyiapkan segala kebutuhan lapangan. Baik dari segi modal maupun pembeli.

“Yakin saya, karena begini, selama ini mereka menanam itu gak ada kepastian pembeli. Dan kita membantu dalam hal ini,”paparnya.

Menurut dia, dengan adanya program ini dari target lahan seluas 7600 hektar dalam jangka tiga tahun. Maka industri yang ada di Indonesia ini akan memiliki bahan baku yang stabil agar bisa menciptakan produk-produk yang dapat dikonsumsi baik didalam lokal maupun kita ekspor. (Fran)