Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Dongkrak Mindset, KadivPas Kemenkumham Kaltim Lakukan Zoom Jajaran Pemasyarakatan

SAMARINDA – Menjadi pelayanan masyarakat bukan hal sederhana yang di lakukan bagi para aparatur sipil negara (ASN). Memastikan sistem berjalan sesuai aturan yang berlaku, serta terus meningkatkan mutu pelayanan jadi persoalan rutin yang mesti di ukur setiap waktu.

Hal ini lah yang selalu di bahas oleh Divisi Pemasyarakatan (Divpas) Kemenkumham Kaltim setiap bulan melalui meeting zoom bersama UPT Pemasyarakatan KaltimTara.

Seperti yang terpantau oleh awak media ini, Kepala Divisi Pemasyarakatan Kemenkumham Kaltim, Jumadi mempimpin langsung pertemuan tersebut.

Dalam kesempatannya Jumadi menyampaikan banyak hal yang harus selalu dilakukan dalam kinerja. Mulai dari peningkatkan deteksi dini, pemberantasan pengguna telpon genggam, hingga persiapan layanan kunjungan terbatas dan remisi Agustus.

Menurut Jumadi deteksi dini adalah pondasi pengamanan lingkungan kerja. “Kuncinya dalam deteksi dini, semua petugas harus solid dalam pemetaan lingkungan jangan sampai ada petugas yang berkhianat di lingkungan kerja, ” Tegas Pria berdarah Jawa ini.

Dia juga meminta kepada seluruh jajaran keamanan dan pengamanan di Lapas dan Rutan untuk meningkatkan razia yang sudah rutin.

“Razia yang sudah rutin di lakukan UPT trus di tingkatkan, di tambah volume giat dan waktu giat nya serta pastikan jangan ada petugas kita yang berkhianat selama bertugas, ” Pungkas Jumadi.

Terkait pelayanan di masing-masing UPT, Kadivpas Meminta Jajaran nya untuk menyiapkan fasilitas kunjungan serta pola kunjungan di setiap UPT. Hal tersebut dibahas karena kesiapan pelayanan kunjungan terbatas sedang godok di Ditjenpas.

“Mulai akses peduli lindungi serta kesiapan ruangan dengan pola terbatas untuk segera di siapkan, saya minta dilaporkan nanti di pertengahan Juli, ” Ucap Kadivpas

Serta pelayanan rutin lainnya yang akan di lakukan pada Agustus Mendatang Terkait pemberian remisi umum Agustus.

Jumadi meminta jajaran nya memastikan kembali. Karena Remisi adalah hak warga binaas Pemasyarakatan (WBP) yang memenuhi syarat.

“Remisi menuju bulan Agustus, tolong buka lagi aturan remisi, dan pemeriksaan berkas wbp yang memenuhi syarat remisi. Karena tidak ada JC lagi coba di liat semua berkasnya, ” Sebut Jumadi.

Guna meningkatkan kinerja Masing-masing UPT, Jumadi juga meminta untuk memaksimalkan kordinasi dengan Aparat Penegak Hukum lainnya serta peran serta dalam restorasi justice. (Red)