Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Profil Rutan Samarinda Mendadak Razia Kamar Hunian, Sempat Bersitegang Dengan Penghuni Blok

Profil, Terkini

Rutan Samarinda Mendadak Razia Kamar Hunian, Sempat Bersitegang Dengan Penghuni Blok

Sejumlah Barang Terlarang Diamankan Saat Razia Kamar Hunian

Agustus 25, 2022Agustus 25, 2022

Petugas Rutan Samarinda saat melakukan Razia di Kamar Hunian (ist)

SAMARINDA – Rutan kelas II A Samarinda melakukan razia dikawasan hunian ABP pada Kamis 25 Agustus 2022. Razia dilakukan mendadak diluar dari razia rutin.

“Razia kali ini isidental karena ada laporan salah satu kamar hunian WBP (Warga Binaan Pemasyarakatan), ada yang memiliki benda terlarang, dan saya langsung perintahkan jajaran untuk melakukan razia,”kata kepala Rutan, Alanta Imanuel Ketaren.

Alanta menyebutkan, laporan mereka terima dari sesama WBP, pasalnya pelapor tersebut tidak ingin Rutan terganggu keamananya karena WBP lain melanggar aturan.

“Puji Tuhan mas, wbp kami juga ikut menjaga keamanan rutan,”beber Alanta.

Razia di lakukan di kamar hunian yang di curigai memiliki barang terlarang. Berlangsung sejak pukul 09.00 hingga pukul 10.00 pagi yang dipimpin oleh Kepala Keamanan Pengamanan Rutan, Gilang Wisnu Wardana, dia beserta staff dan regu jaga 14 orang.

Saat razia dilakukan sempat bersitegang dengan wbp penghuni blok, adu mulut sempat terjadi antara petugas dan wbp. Wbp mencoba menghalang-halangi petugas yang mencoba memeriksa loker pakaian yang di duga di gunakan menyimpan benda terlarang, Namun berhasil di amankan selama proses razia.

“Saat melakukann razia, sempat menerima penolakan dari beberapa penghuni kamar, dengan alasan bahwa di dalam loker mereka tidak ada barang terlarang,”kata Gilang.

Gilang bilang bahwa WBP yang menghalang-halangi itu itu ternyata yang memiliki HP dan tersimpan didalam loker.

“kami juga sudah melakukan BAP yang bersangkutan, pasti akan kami beri sanksi. Sekarang ini yang bersangkutan sudah kamu masukan sel isolasi,” Gilang

Dalam razia petugas mengamankan 5 buah hp android, 4 buah charger, 2 buah gunting, 2 buah garpu besi, buah terminal listrik, 2 buah kabel sepanjang 2 meter. Lima orang pemilik HP itu kemudian di BAP.

“Dua orang dalam BAP mengaku hp yang digunakan hasil rakitan, 3 lainnya di dapat dari wbpo yang telah bebas,”pungkas Gilang.

Untuk diketahui bahwa jumlah Napi Rutan Klas IIA Samarinda per 25 agustus berjumlah 1.279 dengan jumlah kamar 47 kamar laki-laki dan 2 kamar wanita dengan total seluruh pegawai 117 orang.

(*)