Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Rastra Mulai di Distribusikan, Keluarga Miskin Hanya Dijatah Segini

Daerah

Rastra Mulai di Distribusikan, Keluarga Miskin Hanya Dijatah Segini

Juni 20, 2017

BONTANG – Penantian keluarga miskin penerima manfaat (KPM) akan pendistribusian beras sejahtera (rastra) akhirnya terlaksana, mulai hari ini selasa (20/6) sejumlah kelurahan di Kota Taman melakukan pendistribusian rastra kepada KPM yang telah terdaftar. Rastra dulunya dikenal beras miskin (raskin).
Seperti yang terpantau media ini, Kantor Kelurahan Tanjung Laut Bontang Selatan hari ini (20/6) sudah mulai melakukan pendistribusian rastra tersebut.

“Alhamdulillah mas, dekat lebaran gini ada raskin (rastra). Padahal sempat lama ngak ada kabarnya,” ucap Ibu Ely (63) salah satu KPM yang ditemui disela-sela antrian pengambilan rastra.

Sarifuddin Lurah Tanjung Laut menjelaskan, pendistribusian rastra kali ini adalah penyaluran rastra januari, pebruari dan maret yang tertunda. Sementara untuk rastra bulan april, mei dan juni rencananya akan di distribusiakan usai Lebaran.

“Terjadi penurunan 60 KPM, dari yang semula (2016) 618 menjadi 558 saja. Banyak juga yang mempertanyakan kenapa mereka tidak dapat lagi, namun kami hanya bisa melayani KPM yang sudah terdata dari BPS yang merujuk dari data Basis Data Terpadu yang dirilis oleh TNP2K (tim nasional percepatan penanggulangan kemiskinan),” ujar Sarifuddin saat ditemui di Kantornya.

Peroses pendataan Keluarga Penerima Manfaat memang bukan dilakukan oleh pihak kelurahan namun di lakukan oleh pihak BPS dengan team survey lapangannya.

Lebih lanjut Sarifuddin mengungkapkan, dalam penyaluran rastra setiap KPM menerima 15 Kg untuk satu bulannya. Jadi setiap KPM akan membawa pulang 45 Kg sebab untuk 3 bulan. “Tidak geratis, KPM membeli rastra dengan harga Rp 25.000 perkarung kemasan 15Kg,” bebernya.

Beras rastra sendiri dipasok oleh Bulog, tentu sebelumnya Bulog sudah memastikan kualitas beras yang akan disalurkan. “Sudah di sortir dulu sama Bulog, itu untuk memisahkan beras yang tidak layak konsumsi atau rusak. Kalau seandainya dalam penyalurannya ditemukan ada beras yang sudah rusak dan tidak layak, silakan melapor dan nanti diganti oleh Bulog,” ujarnya.

Pendistribusian rastra sendiri di Kota Bontang, dikebut untuk dapat diselesaikan pendistribusiannya selama 3 hari. Mengingat jum’at (23/6) telah masuk masa cuti pemerintahan. (and)