Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Tunjangan DPRD Akan Naik, Pemkot Berharap Dibarengi Peningkatan Kinerja

Daerah, Politik

Tunjangan DPRD Akan Naik, Pemkot Berharap Dibarengi Peningkatan Kinerja

Juli 18, 2017

BONTANG – Tak lama lagi gaji dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang akan mengalami kenaikan. Perubahan hak keuangan dan administratif legislator itu sesuai Peraturan Pemerintah (PP) nomor 18 tahun 2017 tinggal menunggu pengesahan peraturan daerah (perda).
Terlebih, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bontang nomor 2 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD. Usulan DPRD yang baru disampaikan pada 11 juli 2017 itu sebenarnya tidak masuk dalam prolegda 2017 tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Kota untuk segera dilakukan pembahasan.

Namun demikian, dalam pendapatnya Walikota Bontang yang diwakili oleh Wakil Walikota Bontang Basri Rase menekankan agar diharapkan kedepan dengan adanya pembahasan terhadap raperda inisiatif DPRD tersebut dapat dibarengi dengan peningkatan kinerja DPRD Bontang.

“Dengan adanya pembahasan Raperda ini yang selanjutnya kelak setelah diundangkan, sejalan dengan peningkatan kesejahteraan DPRD, maka dapat lebih meningkatkan kinerja DPRD sebagai wakil rakyat secara optimal,” ucap Basri Rase dalam rapat kerja DPRD tentang pandangan umum fraksi-fraksi tentang 3 raperda inisiatif Pemkot dan 1 raperda inisiatif DPRD,senin 17 juli 2017.

Diketahui, Raperda ini muncul karena ada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagai aturan pelaksanaan dari UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan di daerah. Diamana PP tersebut menjadi dasar Pemerintah Daerah untuk merumuskan kebijakan pemberian penghasilan DPRD, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, dan belanja penunjang kegiatan DPRD.
Terkait dengan materi rancangan raperda tersebut, Pemkot juga memberi masukan mengenai pasal 14 D dalam draft tersebut. Agar segera dikordinasikan dengan Kementrian Dalam Negri mengenai besaran pengelompokan keuangan daerah. “Supaya ada kepastian hukum dalam penetapan Perda ini nantinya,” beber Basri.
Selanjutnya pembahasan raperda akan dibahas dalam rapat komisi, gabungan komisi atau panitia khusus yang dilakukan bersama pejabat yang selanjutnya akan ditunjuk oleh Walikota. (And)