SAMARINDA– Untuk memaksimalkan kinerja DLH Samarinda perlu di lakukan penambahan anggaran.
Sekretaris Komisi III DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie menilai anggaran pengawasan yang hanya sebesar Rp 7 Juta dinilai belum maksimal untuk pengawasan.
“Ternyata penyampaian dari pihak DLH tadi anggaran untuk pengawasan itu hanya Rp 7 juta per tahun,” ungkap Novan sapaan akrabnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Jumat, (4/11/2022).
Menurutnya dengan anggaran pengawasan hanya Rp 7 juta per tahun, maka bisa dipastikan sistem pengawasan tidak akan maksimal.
“Kita juga terkejut. Artinya dari sistem pengawasan penganggaran yang ada tidak mendukung program pengawasan lingkungan,” jelasnya.
“Padahal di sisi lain kita habiskan sekian triliun untuk membangun infrastruktur dan lain-lain. Hampir percuma kalau dari lingkungan tidak diantisipasi,” paparnya.
Akibat minimnya anggaran itu, Novan menyimpulkan pengawasan DLH pasti tidak akan pernah bisa maksimal.
“Jadi tidak heran hari ini banyak aktivitas pembukaan lahan atau pemetaan, galian C dan lain-lainnya itu. Karena pengawasannya memang tidak maksimal. Hanya menunggu laporan,” tandas Novan.
(Dodi/adv)
