Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda DPRD Provinsi Kaltim Ananda Emira Moeis Tampung Aspirasi Warga Sungai Pinang Dalam

DPRD Provinsi Kaltim

Ananda Emira Moeis Tampung Aspirasi Warga Sungai Pinang Dalam

Februari 17, 2023

Ananda Emira Moeis, Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar reses di Jalan Panjaitan, Kecamatan Sungai Pinang Dalam, Kota Samarinda.

Samarinda – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Ananda Emira Moeis daerah pemilihan (Dapil) Samarinda menggelar reses untuk menyerap aspirasi (Reses), Masa Sidang I Tahun 2023.

Kegiatan reses tersebut berlangsung di Jalan Panjaitan, RT 67, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, Kamis (16/02/2023).

Dalam reses itu, juga dihadiri sejumlah tokoh masyarakat, para ibu-ibu dan ketua RT setempat.

Ananda Emira Moeis mengatakan, dalam kegiatan reses tersebut ada beberapa warga setempat menyampaikan aspirasinya, yakni meminta alat timbang untuk kebutuhan posyandu, karena alat yang ada kondisinya cukup tua sehingga hasil timbangannya sudah tidak terlalu akurat.

“Adapun permintaan lain, seorang Biarawati yang meminta perbaikan pagar rumah ibadah di Jalan Damanhuri yang sangat memprihatinkan,” sebut Nanda.

Selain itu, kata Nanda, ada juga warga meminta adanya perawatan dan pemeliharaan drainase. Hal itu menurut Nanda bisa cepat untuk ditindaklanjuti karena tidak membutuhkan anggaran besar.

“Semoga aspirasi yang diserap ke depan bisa terealisasi dan juga bisa dilaksanakan meskipun tidak semua. Tentunya ada skala prioritas karena tidak mungkin semuanya bisa diwujudkan,” jelasnya.

Oleh sebab itu, Nanda berharap agar reses menyerap aspirasi untuk menampung keinginan warga yang nantinya akan diusulkan dan diperjuangkan untuk dapat direalisasikan.

“Mudah-mudahan apa yang menjadi aspirasi warga RT 67, Kelurahan Sungai Pinang Dalam bisa diperjuangkan. Karena setiap reses selalu menanyakan kepada warga yang mana menjadi prioritas utama yang dibutuhkan warga,” harapnya.

Menurutnya, dari beberapa usulan warga seperti jalan dan drainase berhasil diperjuangkan tapi butuh waktu lama, karena aspirasi warga cukup banyak.

“Seperti aspirasi warga terkait pagar rumah ibadah, hal tersebut sangat bisa dibantu dan diperjuangkan dari dana hibah. Kemudian beberapa musholla dan langgar kemarin sudah berhasil kita bantu,” ungkapnya.

Politisi PDi Perjuangan mengatakan bahwa, apa yang telah diusulkan warga secara garis besar sudah diserap dan ditampung untuk diperjuangkan di DPRD Kaltim.

“Jadi, apa yang menjadi asli warga akan diperjuangkan di DPRD Kaltim,” pungkasnya.(BONNY)