Samarinda, Beri.id – Persoalan daerah yang belum teraliri listrik di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) merupakan salah satu tanggung jawab dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Melihat masalah tersebut memicu Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kaltim, Baharuddin Demmu meminta kepada Pemprov Kaltim agar perhatikan wilayah Kukar yang belum teraliri listrik.
“Pemerintah wajib berdiskusi dengan pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) dalam mengatasi hal tersebut,” jelasnya, Rabu (8/11/2023).
Ia menyebut, persoalan ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin kehidupan masyarakat.
“Sebagai contoh misalnya, di Kukar itu masih banyak desa-desa yang tidak menikmati listrik,” ucapnya.
Sehingga dari itu, kata dia, pemerintah mengadakan diskusi terlebih dahulu untuk menghasilkan solusi yang akan dilakukan dalam mengatasi perihal ini.
“Sebenarnya ini, pemerintah kita sudah ingatkan untuk memanggil direktur PLN untuk berdiskusi,” lanjutnya.
Menurutnya, kalau PLN tidak bisa masuk ke daerah, sehingga bisa mencarikan solusi dengan membuat Pembangkit listrik Tenaga Surya (PLTS).
“Kalau PLN-nya tidak bisa masuk ke daerah, maka solusinya adalah membuat PLTS-PLTS yang komunal,” sambungnya.
Politisi PAN ini berharap kepada pemerintah agar memperjuangkan daerah di Kaltim yang belum teraliri listrik.
“Pemerintah wajib memperhatikan dan memperjuangkan daerah yang belum teraliri listrik, sehingga bisa menjamin kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
(ADV/DPRD Kaltim)
