Samarinda, Beri.id – Dalam upaya mengatasi masalah parkir liar yang marak terjadi di Kota Samarinda, Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, Anhar meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda untuk meningkatkan koordinasi dan keteraturan dalam pengelolaan parkir.
“Situasi parkir yang belum terkoordinir dengan baik telah memicu praktik parkir liar yang dilakukan oleh para Juru Parkir (Jukir) yang tidak terdaftar secara resmi,” katanya, (19/3/2024).
Menurut Anhar, pentingnya pemerintah untuk lebih respek dan jeli dalam mengatasi masalah ini, karena parkir yang tertata dengan baik dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah.
“Saat ini, tidak ada parkir liar di Kota Tepian karena semua parkir sudah memiliki sistem koordinasi, hanya saja belum masuk dalam kendali langsung Pemkot Samarinda,” lanjutnya.
Anhar juga mengungkapkan keyakinannya bahwa tidak mungkin menghilangkan parkir liar secara total, namun yang terpenting adalah memastikan keamanan kendaraan yang terparkir serta menemukan solusi yang adil terkait imbalan bagi para Jukir.
“Meskipun imbalan tersebut tidak masuk ke kas Pemkot Samarinda, penting untuk memperhatikan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang menggunakan layanan parkir,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Politisi PDI Perjuangan ini mendorong Pemkot untuk mencari solusi terkait hal tersebut, dan menghindari pembiaran yang dapat menguntungkan pihak-pihak tertentu tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas.
“Hal ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan parkir yang lebih tertib dan aman bagi semua masyarakat,” pungkasnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
