Samarinda, Beri.id – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, menyatakan evaluasi terhadap sistem zonasi sekolah di Kota Samarinda menunjukkan ketidakmerataan yang signifikan.
Menurutnya, masalah zonasi berpotensi memberatkan anak-anak yang berkeinginan untuk bersekolah di SMP Negeri di wilayah yang tidak memiliki SMP Negeri dan tidak termasuk dalam zonasi.
“Kami akan mengusulkan agar sistem zonasi menjadi lebih fleksibel jika memungkinkan. Misalnya, di Kelurahan Jawa yang tidak memiliki SMP Negeri. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan hal ini,” ujarnya, (18/3/2024).
Puji menekankan perlunya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda untuk lebih fleksibel dalam menerapkan sistem zonasi.
Ini bertujuan agar anak-anak di wilayah yang tidak memiliki SMP Negeri atau tidak termasuk dalam zonasi masih dapat mengakses pendidikan di sekolah negeri.
“Pemerataan pendidikan tetap harus menjadi prioritas di Kota Samarinda. Kita perlu memetakan jumlah penduduk, TK, SD, SMP, dan SMA yang dibutuhkan di setiap wilayah. Ini harus didesain dengan baik agar pendidikan bisa merata,” imbuhnya.
Puji juga menyoroti berbagai masalah lain yang dihadapi dalam sektor pendidikan, termasuk persoalan buku, sumbangan, dan lainnya.
(ADV/DPRD Samarinda)
