Samarinda, Beri.id – Anggota Pansus Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKP), Ahmat Sopian Noor, menegaskan pentingnya peningkatan porsi anggaran untuk sektor pendidikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini disampaikanya, saat DPRD Kota Samarinda LKPJ, mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda pada Selasa (7/5/2024).
Ahmat Sopian Noor menyebutkan, meskipun aturan menyebutkan setidaknya 20 persen dari APBD harus dialokasikan untuk pendidikan, anggaran yang ada saat ini masih belum mencukupi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Samarinda.
“Mandatorinya memang 20 persen, tapi selama ini anggarannya masih kurang,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa dari alokasi 20 persen tersebut, sebagian besar digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai, yang berdampak pada minimnya pembangunan fasilitas pendidikan di beberapa kecamatan.
“Misalnya di kawasan Jalan Ahmad Yani, itu tidak ada sama sekali bangunan SMP-nya,” jelasnya.
Sehingga dari itu, dirinya berharap agar Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda dapat meningkatkan porsi anggaran untuk pendidikan, sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terjadi setiap tahun. Ia menjelaskan, perhatian yang lebih serius dari Pemkot sangat dibutuhkan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi generasi muda di Samarinda.
“Sekarang yang ada saja masih kurang. Banyak anak-anak yang bermasalah dengan zonasi karena kekurangan bangunan SMP di kecamatannya,” tegasnya.
Dengan meningkatnya alokasi anggaran untuk pendidikan, diharapkan masalah zonasi dan kekurangan fasilitas pendidikan di Samarinda dapat teratasi, serta memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi seluruh anak di kota ini. (Adv/DPRD Samarinda)
