Samarinda, Beri.id – Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Anhar mengkritik kurangnya transparansi dalam pembangunan terowongan yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin dengan Jalan Kakap.
Anhar menekankan bahwa pemerintah kota harus lebih terbuka dalam memberikan informasi penting terkait proyek tersebut dan memastikan bahwa setiap tahapannya dilakukan tanpa miskomunikasi serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan.
“Kita meminta agar evaluasi menyeluruh dilakukan terhadap aspek teknis, keuangan, dan dampak lingkungan yang mungkin dihasilkan oleh proyek ini,” jelasnya, (10/5/2024).
Ia juga menegaskan perlunya penggunaan dana secara efektif, mengingat besarnya anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan terowongan ini.
“Dana besar tersebut seharusnya juga dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti penyediaan air bersih,” lanjutnya.
Selain mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil dalam pembangunan terowongan, Anhar juga memperingatkan bahwa proyek ini tidak akan sepenuhnya menyelesaikan masalah kemacetan di Samarinda.
“Ketergantungan pada transportasi pribadi masih menjadi hambatan utama dan mengusulkan solusi holistik untuk mengatasi masalah transportasi di kota Samarinda,” ucapnya.
Keselamatan pengendara di sekitar terowongan, terutama di area Gunung Manggah, juga menjadi perhatian Anhar. Ia menekankan perlunya pengawasan ketat untuk mencegah kecelakaan dan memperbaiki infrastruktur jalan yang berpotensi membahayakan.
“Kita menegaskan perlunya pengawasan yang ketat untuk mencegah kecelakaan dan memperbaiki infrastruktur jalan yang berpotensi membahayakan,” tutupnya.
(Adv/DPRD Samarinda)
