Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Keberhasilan Periode Pertama Jadi Alasan PDIP Kembali Usung Andi Harun di Pilkada Samarinda

SAMARINDA – PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan calon Andi Harun – Saefuddin Zuhri untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) kota Samarinda.

Rekomendasi dukungan itu diserahkan langsung Sekretaris DPD PDI Perjuangan Kaltim, Ananda Emira Moeis pada Selasa (27/08/2024) sore tadi, dikantor DPD PDI Perjuangan Kaltim.

Arah dukungan ini berbeda dari proses Pilkada sebelumnya, dimana PDI Perjuangan mengusung Andi Harun bergandeng dengan Rusmadi yang merupakan kader PDI Perjuangan.

Namun kini Andi Harun kembali maju di Pilkada kota Tepian, bukan lagi berpasangan dengan kader PDI Perjuangan, tetapi dia maju bersama Saefuddin Zuhri yang merupakan kader partai Nasdem.

Bagi Achmad Sofyan, Sekretaris PDIP kota Samarinda, sosok Andi Harun sudah sebagai representasi PDIP. Arahkan dukungan yang dikeluarkan DPP partai dianggapnya sudah sesuai dengan keinginan dan harapan DPC PDI Samarinda.

“Keputusan PDI adalah keputusan yang berkesesuaian dengan kehendak masyarakat. Sosok Andi Harun sebagai representasi PDI Perjuangan. DPP PDIP dipastikan punya evaluasi tersendiri. Dan dengan mengusung Andi Harun maju kembali sudah sesuai harapan DPC PDI Perjuangan Samarinda,”ungkapnya.

Sementara Ananda Emira Moeis bilang, arah dukungan PDI perlu dilihat secara objektif. Pihaknya melihat bagaimana Kinerja sang petahana itu pada periode pertama.

“Kita melihat kinerjanya bagus, ada peningkatan yang signifikan. Dan juga kami menyerap suara rakyat. Dari hasil semua itu kemudian kita torehkan lewat rekomendasi partai,”ungkapnya.

Menurutnya kalau ada pemimpin bagus sudah sepantasnya untuk didukung kembali.

“Kami tidak melihat mereka ini dari partai mana, tapi dari sisi kinerjanya,”bebernya.

Ketua DPC PDI Perjuangan Samarinda, Sugiono mengatakan bahwa arah dukungan PDIP karena banyak faktor. Selain karena survei, Andi Harun dianggap mampu menyelesaikan beberapa permasalahan dasar di kota Tepian (sebutan kota Samarinda).

Menurutnya Andi Harun mampu merubah wajah kota Samarinda hampir keseluruhan sektor. Baik tindakan maupun kebijakan. Salah satunya persoalan banjir.

“Titik banjir yang terus bertambah selama ini, ditangan Andi Harun mampu di minimalisir. Salah satu yang dikeluahkan warga Samarinda ada di simpang Lembuswana, sekarang sudah gak ada. Kemudian simpang empat Sempaja, sekarang juga sudah gak ada,”terangnya.

Dalam kesempatan itu juga Andi mengucapkan terimakasih kepada PDI Perjuangan yang secara konsisten terus memberikan dukungan kepada dirinya hingga kedua kalinya.

Andi Harun mengakui bahwa partai PDI merupakan partai pertama yang konfirmasi terhadap pasangan calon tersebut.

“Karena sesungguhnya dibalik riuh politik diluar. Yang tidak terpublikasi di publik. Partai pertama yang ferm terhadap pasangan ini (Andi Harun – Saefuddin Zuhri) adalah PDI Perjuangan,”pungkasnya.

(*)