Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Daerah Kukar Jadi Daerah Terbanyak Tepapar DBD di Kaltim, Sebanyak 2.528 Jiwa

Daerah

Kukar Jadi Daerah Terbanyak Tepapar DBD di Kaltim, Sebanyak 2.528 Jiwa

November 8, 2024

SAMARINDA- Kasus Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kalimantan Timur (Kaltim) mencapai 9.114 kasus sepanjang Januari hingga Oktober 2024.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, Jaya Mualimin. Dengan adanya peningkatan itu dia berharap masyarakat dapat lebih waspada terhadap ancaman DBD.

“Total keseluruhan di Kaltim mencapai 9.114 dari Januari hingga Oktober,”katanya.

Penyebaran kasus terbanyak tercatat di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dengan jumlah penderita mencapai 2.528 orang, disusul oleh Kota Balikpapan sebanyak 1.342 orang dan Samarinda dengan 1.216 kasus.

Jaya Mualimin, menyampaikan bahwa tingginya jumlah kasus DBD ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam upaya pencegahan dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan tetap bersih dan bebas dari sarang nyamuk.

Jaya Mualimin menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menekan angka penyebaran DBD. Pemerintah daerah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar selalu memperhatikan kebersihan lingkungan.

“Masyarakat perlu rutin melakukan 3M, yaitu Menguras, Menutup, dan Mendaur ulang barang bekas yang bisa menjadi sarang nyamuk,” ujarnya.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kaltim, kasus DBD tersebar di berbagai wilayah sebagai berikut:

– Samarinda: 1.216 kasus

– Bontang: 418 kasus

– Balikpapan: 1.342 kasus

– Kab. Penajam Paser Utara: 1.114 kasus

– Kab. Paser: 352 kasus

– Kab. Mahakam Ulu: 36 kasus

– Kab. Kutai Timur: 993 kasus

– Kab. Kutai Kartanegara: 2.528 kasus

– Kab. Kutai Barat: 667 kasus

– Kab. Berau: 418 kasus

Jumlah total kasus: 9.114 kasus.

Olehnya dia mendorong agar edukasi mengenai pola hidup sehat dan menjaga kebersihan lingkungan, terutama pada musim hujan, terus disosialisasikan.

(*)