SAMARINDA– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah menghadapi tantangan serius dalam pemenuhan tenaga kesehatan, yang mengkhawatirkan akan menghambat optimalisasi layanan kesehatan masyarakat.
Sebanyak 48 dari 188 puskesmas di Kaltim dilaporkan masih kekurangan tenaga kesehatan esensial. Hal ini menjadi perhatian utama Pemprov Kaltim untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan.
“Sebanyak 48 puskesmas di Kaltim kekurangan sembilan jenis tenaga kesehatan yang wajib ada,” ungkap Rochmad Koesbiantoro, Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Kesehatan Kaltim di Samarinda pada Selasa (13/11/2024)
Tenaga kesehatan yang dibutuhkan mencakup dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, tenaga kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan, ahli gizi, farmasi, dan analis laboratorium.
Rohmad menjelaskan Puskesmas yang tidak memiliki 9 jenis tenaga ini, dianggap belum memenuhi standar ideal dalam pelayanan kesehatan.
“Tanpa tenaga kesehatan ini, tentu pelayanan akan kurang maksimal,” tambahnya. Ia juga menyoroti bahwa kendala geografis dan infrastruktur yang sulit di Daerah Terpencil Perbatasan Kepulauan (DTPK) menjadi faktor utama kekurangan tenaga kesehatan.
Meski sudah ada upaya menambah tenaga melalui rekrutmen baru dan penugasan khusus, tantangan di wilayah DTPK masih berat. “Kami berusaha, tetapi kendala di lapangan masih banyak, terutama di DTPK,” ucap Rohmad
Selain puskesmas, Dinkes Kaltim juga fokus pada pemenuhan tenaga dokter spesialis di rumah sakit. Dari 16 rumah sakit pemerintah di Kaltim, 6 di antaranya belum memiliki 7 spesialis utama, seperti spesialis penyakit dalam, anak, bedah, kandungan, anestesi, patologi klinik, dan radiologi.
Untuk mengatasi masalah ini, Pemprov Kaltim mengandalkan beberapa program strategis, termasuk beasiswa dan kerja sama dengan perguruan tinggi untuk mencetak tenaga kesehatan yang siap mengabdi di daerah. Di samping itu, Dinkes Kaltim juga memperkuat sarana kesehatan, dengan anggaran sebesar Rp70 miliar untuk jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu, serta mengembangkan gedung dan alat kesehatan.
Dalam rangka meningkatkan pencegahan penyakit, Pemprov Kaltim terus menjalankan program deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA dan vaksinasi HPV bagi anak usia 9-14 tahun. “Kami berharap, ke depan, vaksinasi HPV dapat menjangkau seluruh perempuan untuk mencegah kanker serviks secara efektif,” pungkas Rochmad.
Dengan adanya krisis tenaga kesehatan ini, Pemprov Kaltim terus berupaya mencari solusi terbaik demi memberikan layanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan perbatasan.
(*)
