Samarinda – Ratusan pegawai honorer dari berbagai instansi di Samarinda memadati Gedung DPRD Kota Samarinda pada, Selasa, 14 Januari 2025.
Mereka menyampaikan keresahan kepada Komisi I DPRD terkait ketidakpastian status kerja yang hingga kini belum beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), meski telah bertahun-tahun mengabdi.
Dalam pertemuan di Ruang Rapat lantai II, para honorer menyuarakan kekecewaan mereka. Hal ini diagendakan setelah hasil tes PPPK yang digelar beberapa waktu lalu tidak memenuhi harapan.
Banyak honorer merasa kecewa karena formasi yang dinantikan justru diisi peserta lain yang lolos seleksi, membuat mereka merasa terpinggirkan dan khawatir akan masa depan.
Merespon hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, menyatakan keprihatinannya terhadap situasi ini.
Menurutnya, meski tes CPNS dan PPPK merupakan kebijakan pemerintah pusat, Pemerintah Kota Samarinda tetap berusaha mencari solusi.
“Pemkot Samarinda sedang menyusun skema pekerja paruh waktu sebagai solusi sementara. Dalam skema ini, honorer tetap menerima gaji seperti saat ini, bahkan ada kemungkinan kenaikan, meskipun tanpa dana pensiun,” ungkap Samri.
Ia menjelaskan, para honorer yang tidak lolos akan dimasukkan ke dalam daftar tunggu atau waiting list dan diprioritaskan untuk mengisi posisi kosong yang ditinggalkan pegawai pensiun. Selama berada di daftar tunggu, mereka tetap bekerja dengan upah yang sama.
Pengangkatan dari daftar tunggu, menurut Samri, akan dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah. “Jika tahun ini hanya mampu menggaji 1.000 orang, maka itu yang akan diangkat. Jika anggaran tahun depan meningkat, jumlahnya bisa bertambah,” jelasnya.
Langkah ini diharapkan memberikan sedikit kepastian bagi para honorer yang merasa terabaikan.
“Kami mendengar keluh kesah mereka. Semoga ini menjadi langkah awal menuju solusi yang lebih baik, sambil menunggu kebijakan pemerintah pusat yang lebih konkret,” pungkas Samri.
