Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Maratua Run 2025: Event Internasional di Pulau Surga Tersembunyi, Siap Digelar 15 Februari

Tangkapan Layar melalui maratuarun.com

SAMARINDA– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-68 Provinsi Kalimantan Timur, event lari berskala internasional Maratua Run 2025 akan digelar pada 15 Februari mendatang. Bertempat di Pulau Maratua, Kabupaten Berau, acara ini menggabungkan olahraga dengan promosi pariwisata dalam konsep two in one (2in1).

Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyebutkan bahwa Maratua memiliki keindahan bahari yang luar biasa dan perlu dikenalkan ke dunia. “Event ini salah satu cara kita mempromosikan sektor pariwisata di daerah remote seperti Maratua. Ini bukan sekadar lomba lari, tetapi juga upaya mendorong perhatian dunia terhadap potensi alam Kalimantan Timur,” ujar Akmal Malik dalam Rapat Persiapan Maratua Run 2025.

Untuk memudahkan akses peserta, Pemprov Kaltim telah bekerja sama dengan maskapai penerbangan untuk menambah penerbangan langsung ke Bandara Maratua. Alternatif transportasi lainnya adalah melalui Bandara Kalimarau, Berau, yang dilanjutkan dengan perjalanan laut menggunakan speedboat dari Pelabuhan Sanggam atau Pelabuhan Tanjung Batu.

Kapasitas akomodasi juga telah dipersiapkan dengan matang. Sebanyak 426 kamar di resort, penginapan, dan homestay akan diprioritaskan bagi peserta. Sementara itu, panitia akan menginap di rumah-rumah penduduk setempat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat lokal.

Lomba Lari dan Festival Pariwisata Maratua Run 2025 akan menghadirkan dua kategori lomba, yaitu rute 5 kilometer dan 10 kilometer. Acara ini diperkirakan akan menarik 500 peserta dari berbagai negara. Selain lomba lari, kegiatan ini juga dimeriahkan dengan bazar, pentas seni, dan promosi pariwisata lokal. Kelompok masyarakat seperti Karang Taruna, Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis), dan UMKM lokal turut dilibatkan.

“Maratua Run bukan hanya tentang olahraga, tetapi juga tentang kolaborasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Kami ingin memastikan manfaatnya dirasakan langsung oleh warga,” kata Sri Wahyuni, Ketua Panitia Maratua Run 2025.

Akmal Malik berharap kesuksesan Maratua Run dapat menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di Kalimantan Timur, seperti Mahakam Ulu dan Paser, untuk menggelar event serupa. “Keadilan sosial harus dirasakan oleh seluruh wilayah, bukan hanya kota besar seperti Balikpapan atau Samarinda,” tegasnya.

Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari berbagai pihak, Maratua Run 2025 siap menjadi salah satu ajang olahraga dan pariwisata paling berkesan di Indonesia. Pulau Maratua, surga tersembunyi di Bumi Etam, kini bersiap menyambut dunia.

(*)