Samarinda – Anggota DPRD Kota Samarinda, Anhar merespon kasus keracunan makanan dalam program serupa di daerah lain, yang menjadi peringatan bagi pemerintah daerah untuk lebih waspada dan disiplin dalam menerapkan standar operasional prosedur (SOP).
Menurutnya, pengawasan terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) lebih ditingkatkan guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang dikonsumsi masyarakat, khususnya anak-anak.
“Program MBG harus berjalan sesuai dengan standar keamanan pangan yang ketat, sebab, Samarinda ini kan kota, pasti kita harapkan lebih tertib. Ada standarisasinya, ada SOP-nya, dan itu harus dijalankan dengan benar,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan akan dilakukan melalui investigasi serta Inspeksi Mendadak (Sidak) ke lapangan guna memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam distribusi makanan mematuhi regulasi yang berlaku.
Program MBG di Samarinda bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak yang rentan mengalami kekurangan nutrisi. Namun, tanpa pengawasan yang ketat, program ini bisa menjadi bumerang. Kasus keracunan yang terjadi di daerah lain menjadi contoh nyata bagaimana kelalaian dalam menjaga kualitas makanan dapat berakibat fatal.
“Oleh karena itu, DPRD Samarinda berupaya mencegah kejadian serupa agar kepercayaan masyarakat terhadap program ini tetap terjaga,” lanjutnya.
Selain inspeksi rutin, DPRD juga akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, untuk memastikan seluruh penyedia makanan dalam program MBG memiliki sertifikasi yang sesuai.
“Kami yakin bahwa dengan SOP yang baik, program MBG dapat berjalan lancar dan aman. Semua pihak harus memahami dan melaksanakan SOP dengan benar,” tambah Anhar. (ADV/DPRD Samarinda)
