SAMARINDA – Polemik keterlambatan pembayaran gaji pekerja proyek Teras Samarinda terus berlanjut, meskipun berbagai upaya mediasi telah dilakukan. Hingga saat ini, belum ada kesepakatan resmi yang memastikan hak para pekerja terpenuhi sebelum Idulfitri.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah, kontraktor, dan pekerja sangat diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan transparan.
DPRD Samarinda: Penyelesaian Harus Libatkan Semua Pihak
Deni menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan proyek pemerintah agar permasalahan serupa tidak terus terulang di masa mendatang.
“Penyelesaian kasus ini tidak bisa dilakukan secara sepihak. Semua pihak, baik pemerintah, kontraktor, maupun pekerja, harus duduk bersama dan membuat kesepakatan yang jelas. Itu yang kami harapkan,” ujarnya, Rabu (12/03/2025).
Ia menegaskan bahwa hingga kini, DPRD Samarinda masih menunggu dokumen kesepakatan resmi terkait mekanisme pembayaran gaji pekerja. Meskipun Kejaksaan Negeri (Kejari) Samarinda telah melakukan upaya mediasi, isi kesepakatan tersebut masih belum diketahui secara pasti.
Hak Pekerja Harus Diprioritaskan Menjelang Lebaran
Masalah ini menjadi perhatian publik karena menyangkut nasib banyak pekerja yang menggantungkan hidup pada gaji mereka, terutama menjelang Lebaran.
Deni menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan mendesak pemerintah serta kontraktor agar segera menemukan solusi yang konkret.
“Harapan kami, semoga persoalan ini bisa segera terselesaikan. Apalagi sudah mendekati Lebaran, sehingga hak para pekerja dapat diterima sebelum hari raya,” pungkasnya. (ADV/DPRD Samarinda)
