BERI.ID – Pada Minggu (16//3/2025), anggota DPRD Kaltim dari PDI Perjuangan, Sugiyono kembali bertatap muka dengan warga.
Ia bertemu langsung dengan masyarakat saat melaksanakan Dialog Rakyat di Samarinda.
Mengenakan batik berwarna coklat tua, Sugiyono antusias menjelaskan soal tema dalam Dialog Rakyat yang ia berikan yakni mengenai Pengawasan Pengunaaan APBD Provinsi Kaltim.
Kepada awak media, Sugiyono sempat menjelaskan soal agenda Dialog Rakyat yang ia hadiri tersebut.
“Dari beberapa agenda DPRD Provinsi Kaltim turun ke bawah, salah satunya dialog rakyat begini. Agendanya untuk pengawasan pelaksanaan APBD untuk pembangunan, masyarakat juga bisa mengadukan perihal pembangunan yang diinisiasi Pemprov ataupun DPRD Provinsi yang sebelumnya telah jalan ataupun akan diusulkan,” jelasnya.
Lebih lanjut, dalam penjelasannya kepada masyarakat, Sugiyono lebih dahulu memaparkan soal APBD itu di awal pertemuan.
Ia jabarkan, bahwa APBD adalah anggaran yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menyediakan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan kegiatan di daerah. Anggaran ini berisi tentang pendapatan daerah, belanja daerah, pengeluaran lainnya, dan juga kas daerah.
“Dengan APBD, pemerintah daerah dapat mengatur pembagian dana untuk berbagai kegiatan dan program yang dibutuhkan daerah,” katanya kepada warga sembari banyak tersenyum.
Ia kemudian melanjutkan, pengunaan dana APBD juga harus diawasi dengan baik.
Pengawasan pelaksanaan APBD harus dilakukan secara ketat dan transparan.
“Pentingnya pengawasan pelaksanaan APBD tidak bisa diabaikan karena anggaran tersebut berasal dari pajak rakyat yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pengawasan tersebut merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh DPRD sebagai lembaga pengawas.
Dikatakan Sugiyono, pengawasan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa program-program yang telah direncanakan dalam APBD dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
“Kami akan terus melakukan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dapat merugikan masyarakat,” pungkasnya. (len)
