Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK
Daerah  

Celetukan Gubernur Konten oleh Rudy Mas’ud, Dedi Mulyadi Singgung soal Belanja Rutin Iklan 

Kolase foto Rudy Mas'ud dan Dedi Mulyadi/ Beri.id

BERI.ID – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mendapat julukan unik, yakni “Gubernur Konten” dalam rapat bersama Komisi II DPR di Jakarta pada Selasa (29/4/2025).

Julukan tersebut diceletuk langsung oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang melontarkannya saat menyampaikan paparan dalam rapat tersebut.

“Terima kasih banyak Bu Wamen, dan seluruh gubernur yang hadir hari ini. Kang Dedi, gubernur konten. Mantap nih Kang Dedi,” ujar Rudy Mas’ud.

Rapat tersebut tak hanya dihadiri oleh Rudy Mas’ud dan Dedi Mulyadi, tetapi juga diikuti oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk, yang dengan seksama menyimak jalannya diskusi dan dinamika pembahasan yang berlangsung.

Dedi Mulyadi yang turut menyampaikan paparan pada kesempatan tersebut, tak melewatkan sindiran Rudy Mas’ud begitu saja.

Di akhir penyampaiannya, Dedi Mulyadi menanggapi dengan santai namun penuh makna, yang menyebut bahwa konten-konten yang ia produksi selama ini justru berhasil menurunkan secara signifikan anggaran iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Menurut Dedi Mulyadi, anggaran iklan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang sebelumnya bisa membengkak hingga Rp50 miliar per tahun, kini turun drastis berkat strategi konten yang ia jalankan.

Dedi Mulyadi menegaskan, anggaran iklan kini cukup sekitar Rp3 miliar saja, namun daya jangkau dan pengaruhnya justru tetap meluas dan terasa kuat di tengah masyarakat.

“Alhamdulillah, dari konten yang saya miliki, itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerja sama medianya Rp50 miliar, sekarang cukup Rp3 miliar, tapi viral terus,” ujar Dedi Mulyadi dengan nada optimis.

Rapat tersebut merupakan bagian dari agenda maraton Komisi II DPR bersama para gubernur dan wakil gubernur dari seluruh Indonesia, yang digelar selama tiga hari sejak Senin (28/4).

Evaluasi dana transfer daerah dan kinerja BUMD menjadi fokus pembahasan.

Di hari kedua, selain Dedi Mulyadi dan Rudy Mas’ud, hadir pula Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution dan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Adapun pada Rabu (30/4/2025), giliran Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung serta Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi yang dijadwalkan menyampaikan paparann di hadapan Komisi II DPR.

Sejak dilantik sebagai Gubernur Jawa Barat pada 20 Februari 2025, Dedi Mulyadi terus menunjukkan konsistensinya dalam memanfaatkan media sosial sebagai panggung kepemimpinan.

Melalui berbagai konten yang ia unggah secara aktif, Dedi Mulyadi tak hanya memperlihatkan aksi nyatanya di lapangan, tapi juga membangun hubungan yang lebih dekat dan hangat dengan masyarakat.

Popularitasnya pun tercermin dari jumlah pengikut yang mengesankan.

Di Instagram @dedimulyadi71, Gubernur Jawa Barat itu telah mengumpulkan 3 juta followers dengan lebih dari 6.600 unggahan.

Kanal YouTube @kangdedimulyadichannel telah mencapai lebih dari 6,8 juta pelanggan dengan lebih dari 4.000 video yang telah diunggah.

Dedi Mulyadi memanfaatkan kedua platform ini untuk membagikan berbagai momen blusukan yang penuh warna, mulai dari pertemuannya dengan pelanggaran yang memicu reaksi keras, momen emosional saat berinteraksi dengan masyarakat kecil, hingga aksi lucu yang selalu berhasil menghibur banyak orang. (len)