Berita Terbaru
Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

HUT LPADKT ke-25, Rudy Mas’ud: Hidup Berdampingan, Jaga Kedamaian 

Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud saat hadiri HUT ke-25 LPADKT/ HO

BERI.ID – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan (LPADKT) berlangsung meriah di Kota Samarinda, Kalimantan Timur pada 13 Mei 2025.

Turut hadir dalam acara itu, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji, Ketua TP PKK Provinsi Kaltim Sarifah Suraidah Harum, Wakil Ketua TP PKK Kaltim Wahyu Hernaningsih Seno Aji, Wali Kota Samarinda Andi Harun dan Wakil Wali Kota Samarinda Saefuddin Zuhri, Wakil Bupati Kutai Timur Mahyunadi dan beberapa Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Perayaan ini juga diwarnai dengan ibadah Kebangkitan Kebangunan Rohani (KKR) Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dengan mendatangkan Pastor Philip Mantofa.

Ketua Umum LPADKT A.Vendy Meru menegaskan komitmen organisasi yang dipimpinnya, terus membantu pemerintah daerah dalam berbagai aspek, terutama dalam memberikan pertolongan langsung yang bermanfaat kepada masyarakat.

“Banyak kegiatan sosial yang telah kita lakukan, terjun langsung ke lapangan. Kita juga memiliki beberapa unit ambulans untuk membantu masyarakat,” kata Vendy saat menyampaikan pidatonya di Plenary Hall Sempaja Samarinda.

Vendy menyampaikan salah satu wujud nyata pelayanan LPADKT kepada masyarakat yakni keberadaan beberapa unit ambulans yang telah melayani ratusan masyarakat Kaltim di seluruh kabupaten/kota yang membutuhkan bantuan secara gratis.

“Awalnya kita mendapat bantuan satu ambulans dari Pemerintah Kota Samarida tahun 2012 lalu dari Pak Syaharie Ja’ang satu unit,” ujar Vendy.

Ambulans ini bertugas untuk membatu masyarakat dalam berbagai kondisi darurat. Terutama masyarakat yang membutuhkan pertolongan cepat.

Selain itu, LPADKT juga rutin membantu masyarakat yang terdampak bencana, dengan memberikan bantuan berupa makanan dan kebutuhan pokok lainnya.

“Ambulans ini sudah bolak balik perbatasan dan kabupaten/kota di Kaltim untuk membantu masyarakat,” jelas Vendy

Dalam perayaan puncak Hari Ulang Tahun (HUT) Laskar Pemuda Adat Dayak Kalimantan Timur (LPADKT) ke-25 tahun, Pemprov Kaltim menekankan peran organisasi masyarakat (Ormas) LPADKT, turut bersinergi membantu pemerintah memberikan pelayanan dan bantuan sosial kepada masyarakat Kaltim di seluruh wilayah.

Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud berterima kasih kepada Ormas LPADKT yang telah menjadi mitra strategis Pemerintah Daerah selama 25 tahun ini dalam membantu masyarakat Kaltim.

“Usia ini sangat matang dan konsisten memberikan pelayanan kepada masyarakat, dan konsisten mengawal bersama pembangunan Kaltim,” kata Rudy

Menurut Rudy, organisasi LPADKT ini memiliki keteguhan membantu masyarakat tanpa memandang suku dan etnis.

“Kehadiran organisasi adat ini sangat dibutuhkan untuk mengawal masyarakat,” ujar Rudy.

Selain membantu masyarakat, LPADKT juga memiliki peran dalam menjaga persatuan kesatuan dan warisan budaya suku Dayak yang merupakan salah satu suku tertua di Kaltim.

“Keberadaan suku Dayak terus berkembang, saat ini sudah ada 400 ragam bahasa suku Dayak,” terang Rudy.

Meskipun sebagai suku tertua di Kaltim, Rudy meminta agar suku Dayak dapat terus menjalin sinergi dan toleransi sesama dengan suku lainnya yang ada di Kaltim.

“Di Kaltim banyak suku dan etnis, Dayak, Kutai, Banjar, Bugis, Jawa, Toraja dan Lainnya. Kita perlu hidup berdampingan bersama-sama, dan menjaga kedamaian bersama di tengah perbedaan serta berpegang teguh kepada Pancasila,” demikian Rudy Mas’ud

Dalam perayaan Puncak HUT ke-25 Tahun LPADKT ada beberapa hiburan dengan mendatangkan Band D’Masiv, Artis Dangdut dan DJ yang dihadiri ribuan masyarakat dari berbagai daerah.

Perayaan ini tidak hanya sebagai ajang syukuran, tetapi juga sebagai peneguhan komitmen Ormas LPADKT untuk terus menjadi pelita bagi masyarakat adat.

Perayaan ini juga menjadi momen untuk memperkuat kebersamaan dan kebanggaan sebagai bagian dari masyarakat Kalimantan.
LPADKT terus berupaya menghidupkan tradisi dan menjaga agar generasi muda tetap mencintai budaya Dayak. (len)