Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Kunjungi TPS3R, Ardiansyah Mengaku Tengah Menyusun Konsep Pengklasifikasian Sampah Dinilai Bermanfaat

Advetorial, DPRD Kota Samarinda

Kunjungi TPS3R, Ardiansyah Mengaku Tengah Menyusun Konsep Pengklasifikasian Sampah Dinilai Bermanfaat

Mei 25, 2025Mei 26, 2025

Anggota DPRD Samarinda, Ardiansyah Kunjungi Tempat Pengelolaan Sampah. (ist)

SAMARINDA – Anggota Komisi III DPRD Kota Samarinda, M. Andriansyah, kembali mengunjungi Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R) Mugirejo untuk ketiga kalinya.

Kali ini, ia hadir bersama warga dari dua Rukun Tetangga (RT) yang akan menjadi percontohan dalam program pemilahan sampah berbasis masyarakat.

“Ini kunjungan saya yang ketiga. Kali pertama hanya melihat-lihat, kedua berbincang dengan pengelola, dan kali ini saya mengajak warga RT 18 Perumahan Korpri Sempaja Lestari dan RT 48 Bengkuring untuk menyaksikan langsung proses pemilahan sampah,” ungkap Andriansyah dalam wawancara, Sabtu (25/5/2025).

RT 48, yang sebelumnya dikenal lewat program “Kampung Salai” dan telah menerima berbagai penghargaan, dipilih karena sudah memiliki budaya pengelolaan lingkungan yang baik.

“Kami ingin tunjukkan bahwa sampah bisa menjadi bahan baku bernilai bila dipilah sejak awal,” jelasnya.

Ia menyoroti bahwa aktivitas pemilahan sampah di masyarakat sejauh ini belum terstruktur dengan baik. Karena itu, ia tengah menyusun konsep yang jelas mengenai klasifikasi sampah yang memiliki nilai guna dan yang tidak, agar warga bisa memilah sampah langsung dari sumbernya, yaitu rumah tangga.

“Kalau ini berhasil, saya yakin beban Tempat Pembuangan Akhir (TPA) akan sangat berkurang. Bahkan bisa jadi kita tidak perlu TPA besar lagi di masa depan,” tegasnya.

Sebagai langkah awal, Andriansyah merancang pembangunan model TPS skala RT dengan ukuran 6×4 meter yang akan dilengkapi ruang-ruang khusus untuk pemilahan, seperti kamar sampah campuran, sampah basah, dan sampah kering.

Program ini menurutnya adalah bagian dari upaya jangka panjang menuju sistem pengelolaan sampah menyeluruh di seluruh Samarinda.

“Kita mulai dari perubahan perilaku warga. Itu yang paling sulit. Tapi kalau kesadaran sudah tumbuh, aturan seperti kewajiban memilah sampah akan lebih mudah diterapkan,” ujarnya.

Meski mengakui adanya tantangan dalam koordinasi lintas pihak, Andriansyah tetap optimis dan berkomitmen untuk terus bergerak.

“Saya ingin semua pihak pemerintah daerah, akademisi, komunitas, dan warga duduk bersama membangun sistem pengelolaan sampah yang baik. Walau hingga kini belum mudah, saya tidak akan berhenti,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)