PPDB 2025 Kembali Dikeluhkan, Novan Syahronie: Bukan Sistemnya Tapi Kesiapan Orang Tua

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronie Pasie.

Samarinda – Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronie Pasie, merespon pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025.

Dalam pandangannya, permasalahan yang terjadi bukan bersumber dari sistem seleksi yang diterapkan pemerintah, melainkan dari kurangnya kesiapan orang tua dalam memahami dan menyesuaikan diri terhadap aturan yang berlaku.

“Masalah utamanya bukan pada sistem, melainkan pada ketidaksiapan sebagian orang tua dalam menyesuaikan diri dengan aturan yang sudah ditetapkan. Ini berulang setiap tahun,” katanya, Rabu ( 21/05/2025).

Ia menjelaskan bahwa meskipun sistem PPDB telah dirancang transparan dan objektif, tetap saja muncul keluhan akibat kurangnya pemahaman di kalangan masyarakat. Novan menekankan bahwa semua jalur penerimaan baik zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, maupun prestasi sudah diatur dengan ketat untuk mencegah praktik manipulasi.

“Penerimaan peserta didik baru sudah transparan. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi. Sekarang tinggal bagaimana kesiapan orang tua dalam memahami aturan mainnya,” lanjutnya.

Politisi Golkar ini, juga mengapresiasi langkah-langkah Dinas Pendidikan Kota Samarinda dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

“Upaya sosialisasi perlu diperkuat agar masyarakat, khususnya para orang tua, mendapatkan informasi yang jelas dan tidak salah dalam mengambil keputusan,” lanjutnya.

Ia juga mengimbau agar pihak sekolah lebih proaktif menyampaikan informasi teknis dan jadwal PPDB secara mudah dipahami, agar orang tua dapat melakukan persiapan dengan matang dan tidak terjebak dalam kebingungan saat proses berlangsung.

“Keberhasilan PPDB tidak cukup hanya dengan sistem dan teknologi. Diperlukan peran aktif semua pihak, terutama orang tua, agar proses ini berjalan lancar, adil, dan bermartabat,” tegasnya.

Novan berharap kedepan proses PPDB dapat berlangsung lebih mulus dan minim konflik, sehingga setiap anak di Samarinda memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

“ Kurangi Konflik terkait PPDB, sehingga melahirkan pendidikan yang berkualitas,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)