SAMARINDA – Banjir kembali menghantam sejumlah kawasan di Kota Samarinda setelah hujan deras mengguyur selama beberapa pekan terakhir.
Genangan terjadi di berbagai titik, memicu keprihatinan luas dari masyarakat dan pemerintah kota.
Anggota Komisi I DPRD Samarinda, Aris Mulyanata, menilai musibah ini sebagai peringatan keras atas kegagalan penataan ruang dan buruknya sistem drainase yang belum kunjung dibenahi.
“Pembangunan kota harus memperhatikan keseimbangan ekologis agar tidak memperparah risiko banjir. Pemerintah wajib menjaga keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan daya tampung air,” katanya, (22/05/2026).
Ia mendorong pemerintah kota untuk segera mengambil langkah konkret, termasuk memperbaiki kualitas sistem drainase yang dinilai tidak mampu menampung debit air hujan yang tinggi.
“Penanganan banjir harus menjadi prioritas utama agar masyarakat tidak terus menjadi korban bencana yang berulang setiap tahun,” lanjutnya.
Tak hanya kepada pemerintah, Aris juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah ke saluran air, yang kerap menjadi penyebab utama tersumbatnya aliran air.
“Berdasarkan laporan, sudah ada korban jiwa akibat banjir ini. Jadi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan masyarakat sangat penting,” ujarnya.
Sebagai langkah jangka panjang, Aris mendesak revisi Perda Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2023–2042. Ia menyebutkan pentingnya mengembalikan fungsi kawasan resapan air dan memperketat izin pembangunan di wilayah rawan banjir.
“Penataan ulang bangunan di bantaran sungai juga harus dilakukan secara tegas. Jangan sampai izin diberikan tanpa kajian risiko yang matang,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
