Berita Terbaru

Perkuat Perlindungan Warga dari Bahaya Kebakaran, Samarinda Siapkan Regulasi Baru Pembayaran Proyek Tertunda, Kompensasi Warga Sambutan–Merdeka Belum Sepenuhnya Terpenuhi Warga Hibahkan Tanah untuk Jalan, Samri Minta Pemkot Tanggung Biaya Pemecahan Sertifikat SAMARINDA – Warga yang menghibahkan sebagian tanahnya untuk pembangunan jalan tembus Sambutan–Merdeka berpotensi tetap menanggung kewajiban pajak apabila pemecahan sertifikat tidak segera dilakukan. Sebab, lahan yang telah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah milik masyarakat. Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan penyelesaian dokumen hibah harus diikuti perubahan administrasi pertanahan. Bagian tanah yang telah digunakan sebagai badan jalan perlu dipisahkan dari sertifikat induk milik warga. “Rekomendasi pertama sifatnya mendorong pemerintah kota segera menyelesaikan administrasi hibah. Setelah masyarakat menghibahkan tanahnya, perlu dilakukan pemecahan sertifikat bagi lahan yang sudah bersertifikat,” ujar Samri. Menurut dia, tanpa pemecahan tersebut, data kepemilikan tidak sesuai lagi dengan keadaan di lapangan. Luas tanah yang tercantum dalam sertifikat masih meliputi bagian yang telah digunakan pemerintah untuk fasilitas publik. Akibatnya, warga berpotensi tetap dibebani kewajiban atas keseluruhan bidang. Padahal, sebagian tanah itu sudah tidak lagi mereka kuasai karena telah berubah fungsi menjadi jalan. “Kalau pemecahan tidak segera dilakukan, masyarakat yang menanggung kerugian. Lahan yang sudah menjadi fasilitas umum masih tercatat dalam bidang tanah mereka,” katanya. Persoalan lain yang belum memperoleh kepastian ialah biaya pemecahan sertifikat. Samri menilai pengeluaran tersebut tidak semestinya dibebankan kepada warga karena perubahan luas bidang terjadi untuk memenuhi kebutuhan pembangunan pemerintah. Komisi I meminta Pemkot Samarinda menentukan instansi yang bertanggung jawab mengurus pemecahan serta menyediakan pembiayaannya. Prosedur itu perlu dilakukan bersamaan dengan penyelesaian dokumen hibah agar status setiap bidang memiliki kepastian hukum. DPRD juga ingin memastikan seluruh penyerahan tanah tercatat melalui dokumen resmi. Kesediaan warga secara lisan dinilai belum cukup untuk menjadi dasar perubahan data kepemilikan maupun penggunaan lahan dalam jangka panjang. Namun, rapat belum dapat membahas keseluruhan masalah secara tuntas karena Dinas PUPR Kota Samarinda tidak hadir. Padahal, instansi tersebut diperlukan untuk menjelaskan tahapan perencanaan dan status lahan sebelum proyek dikerjakan. Samri menyatakan Komisi I akan memanggil Dinas PUPR dalam pertemuan lanjutan. DPRD ingin mengetahui alasan konstruksi tetap berjalan saat persoalan hibah dan pemecahan sertifikat belum sepenuhnya dibereskan. “Kita nanti akan memanggil Dinas PU untuk menjelaskan bagaimana perencanaannya,” ujarnya. Dari hasil pembahasan sementara, Samri menilai persoalan yang muncul mencerminkan perencanaan proyek yang belum matang. Aspek fisik pembangunan berjalan lebih dahulu, sedangkan urusan sosial dan administrasi pertanahan tertinggal. Seluruh proses yang berkaitan dengan identitas pemilik, persetujuan penggunaan tanah, hibah, kompensasi, dan pemecahan sertifikat seharusnya diselesaikan sebelum pekerjaan dimulai. “Kami menyimpulkan proyek jalan tembus Sambutan–Merdeka tidak memiliki perencanaan yang matang saat pelaksanaan kegiatan sehingga kemudian menimbulkan masalah. Mestinya semua sudah clear and clean sebelum kegiatan dilaksanakan,” tegas Samri. Komisi I merekomendasikan agar penyelesaian tidak hanya dituangkan dalam kesepakatan lisan. Pemkot perlu menetapkan mekanisme, penanggung jawab, sumber biaya, dan batas waktu penyelesaian administrasi. DPRD akan mengawal tindak lanjut rekomendasi tersebut melalui rapat berikutnya. Langkah itu dibutuhkan agar warga tidak menanggung kerugian dari tanah yang telah digunakan untuk kepentingan umum serta mencegah munculnya sengketa pada kemudian hari. (Adv) Samri Shaputra Ingatkan Pentingnya Kepastian Lahan dalam Pembangunan Jalan Sambutan–Merdeka DPRD Samarinda Soroti Kesejahteraan Guru di Wilayah Terpencil dan Tenaga Pendamping ABK

Beranda Advetorial Apresiasi Kinerja Pemkot Samarinda, Arif: Pentingnya Perencanaan Pembangunan Mengedepankan Prinsip Keberlanjutan

Advetorial, DPRD Kota Samarinda

Apresiasi Kinerja Pemkot Samarinda, Arif: Pentingnya Perencanaan Pembangunan Mengedepankan Prinsip Keberlanjutan

Juni 13, 2025Juli 8, 2025

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan (IST).

Samarinda — DPRD Kota Samarinda memberikan apresiasi tinggi atas pesatnya pembangunan di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Arif Kurniawan, menyebut pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 8,64 persen sebagai capaian luar biasa, bahkan melampaui rata-rata nasional.

Menurut Arif, sejumlah proyek infrastruktur seperti pembangunan Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, pembenahan GOR Segiri, dan perbaikan sistem drainase menjadi bukti nyata komitmen pemerintah kota dalam memajukan daerah.

“Proyek-proyek seperti Teras Samarinda, revitalisasi Pasar Pagi, GOR Segiri, hingga perbaikan infrastruktur drainase membuktikan komitmen pemerintah kota,” ujarnya, Jumat (13/6/2025).

Ia menambahkan, DPRD siap memberikan dukungan terhadap program-program kerja yang digagas Wali Kota dan Wakil Wali Kota, selama berorientasi pada percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Kami mengapresiasi laju pembangunan Samarinda yang memang luar biasa. Kami di DPRD tentu mendukung penuh, karena ini bentuk kemajuan kota,” lanjut politisi PKS tersebut.

Namun dibalik apresiasi tersebut, Arif juga melontarkan peringatan serius. Ia menekankan pentingnya perencanaan pembangunan yang mengedepankan prinsip keberlanjutan, agar Samarinda tetap menjadi kota yang aman dan nyaman untuk ditinggali.

“Kami ingin Samarinda maju, tapi juga aman dan nyaman. Perencanaan pembangunan ke depan harus mengedepankan prinsip keberlanjutan,” tegasnya.

Arif mengaku prihatin atas meningkatnya frekuensi bencana seperti banjir dan tanah longsor, bahkan saat hujan turun hanya sebentar. Ia menilai eksploitasi lahan yang masif tanpa kontrol lingkungan menjadi salah satu pemicu utama kondisi tersebut.

“Hujan sedikit, banjir. Longsor juga sudah menimbulkan korban. Ini harus diantisipasi dengan solusi komprehensif. Jangan sampai pembangunan justru membawa malapetaka,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengajak Pemerintah Kota Samarinda agar menerapkan pendekatan pembangunan yang lebih ramah lingkungan dan berorientasi jangka panjang.

“Jangan sampai pembangunan hari ini mengorbankan generasi ke depan,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)