Samarinda – Minat baca di Kota Samarinda dinilai masih rendah, bahkan literasi belum menjadi prioritas serius dalam agenda pembangunan sumber daya manusia.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Sri Puji Astuti, ia menyebutkan bahwa literasi bukan sekadar soal buku atau perpustakaan, tapi soal membentuk pola pikir.
“Pemerintah harus hadir dan memberi teladan langsung,” ujarnya kepada awak media, Jumat (1/8/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Samarinda, Indeks Tingkat Gemar Membaca (TGM) warga hanya naik tipis dari 69,46 poin pada 2023 menjadi 71,04 poin di 2025. Meski menunjukkan tren positif, Puji menganggap peningkatan ini belum cukup untuk membangun ekosistem literasi yang kuat.
Ia mengkritik belum adanya regulasi yang jelas untuk memperkuat peran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip), dalam mengembangkan budaya literasi.
“Kalau tidak ada aturan yang mengikat, OPD bergerak tanpa arah. Perlu keberanian dari pemkot untuk mulai dari regulasi,” tegasnya.
Selain regulasi, Puji menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk program literasi. Menurutnya, meski beberapa program sudah berjalan, pelaksanaannya kerap terhambat keterbatasan dana, terlebih di tengah kebijakan efisiensi anggaran nasional.
“Literasi tidak bisa hanya bergantung pada semangat individu. Negara harus hadir lewat kebijakan dan anggaran,” tambahnya.
Meski demikian, Puji menekankan bahwa membangun budaya baca bukan hanya tugas pemerintah. Masyarakat, mulai dari keluarga, sekolah, hingga komunitas, memiliki peran penting dalam menumbuhkan minat baca.
“Kalau generasi muda jauh dari buku, jangan harap mereka siap menghadapi tantangan global. Literasi adalah dasar membangun kecerdasan bangsa,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
