BERI.ID – Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) yang juga seorang penulis, Unis Sagena, menegaskan bahwa kampus adalah ruang intelektual yang harus dijaga independensinya, bukan arena pencitraan pejabat atau tempat untuk menunjukkan kuasa.
Hal ini dikatakannya, menyusul polemik antara mahasiswa dan pejabat publik yang viral beberapa waktu lalu, setelah aksi simbolik di kampus memicu reaksi berlebihan.
“Kita ini setara, rektor dan gubernur itu setara. Saya malah bangga dengan mahasiswa yang berani menunjukkan sikap kalau tidak setuju. Itu ekspresi intelektual. Selama mereka masih beradab, kenapa harus tersinggung?” ujar Unis, Kamis (14/8/2025).
Lanjutnya, pejabat publik seharusnya datang ke kampus dengan sikap terbuka, siap menerima kritik, dan memahami bahwa dunia akademik memiliki kultur berbeda dari panggung politik.
“Jangan baperan kalau masuk kampus. Hadapi kritik dengan santai dan elegan. Kalau tersinggung, ya jangan masuk kampus, jangan undang orang kampus,” tegasnya.
Unis menambahkan, pejabat semestinya tidak mendominasi forum-forum akademik atau mengubah agenda menjadi ajang promosi diri.
“Saya dengar banyak acara yang akhirnya batal tayang karena panggungnya dikuasai pejabat. Itu keliru, karena kampus bukan panggung pejabat, tapi milik mahasiswa. Kampus itu rumah intelektual, bukan panggung pencitraan,” katanya.
Sikap senada disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Sri Puji Astuti, yang menegaskan bahwa independensi kampus tak bisa diintervensi pihak mana pun.
Ia menyatakan, pejabat publik perlu memahami bahwa dunia akademik berada langsung di bawah kementerian dan punya tata nilai yang mandiri.
“Kampus itu dunia yang bebas dan intelektual. Mahasiswa dididik untuk berpikir kritis, bukan sekadar diam dan ikut arus. Kalau pejabat datang ke kampus dengan niat unjuk gigi, ya itu keliru. Itu bukan wilayah mereka,” ujar Puji.
Selain menyoroti kebebasan akademik, Puji juga menyinggung kebijakan pemerintah yang berencana mengevaluasi Uang Kuliah Tunggal (UKT) di FKIP.
Ia menilai kebijakan ini harus dibarengi langkah konkret agar mahasiswa tetap mendapat akses pendidikan tanpa tertekan biaya.
“Kalau memang niatnya untuk meningkatkan pendidikan, ya harus ada bantuan nyata. Regulasi harus memastikan mereka bisa mencari ilmu dengan tenang dan punya peluang maju,” tegas Puji.
Ia menambahkan, beban biaya pendidikan yang tinggi telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan mahasiswa dan orang tua. Pertanyaan klasik seperti “lulus nanti mau jadi apa?” semakin menguatkan rasa cemas.
“Ini tidak boleh dibiarkan. Mahasiswa harus didorong untuk mengejar ilmu, bukan malah terbebani ketakutan ekonomi,” pungkas Puji. (lis)
