BERI.ID – Di tengah ketidakpastian anggaran, Dinas Pendidikan Samarinda menegaskan bahwa kesejahteraan tenaga pendidik adalah garis merah yang tak boleh disentuh.
Pembayaran insentif guru tetap berjalan penuh tanpa pemotongan, meski kondisi keuangan daerah tengah diperketat.
Satu-satunya penyesuaian yang dilakukan hanya pada jadwal pencairan, bukan nilai hak yang diterima.
Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Asli Nuryadin ini sekaligus menepis keresahan sebagian tenaga pendidik yang khawatir kebijakan efisiensi daerah akan berdampak pada insentif mereka.
Asli memastikan seluruh proses pembayaran berbasis data faktual yang diverifikasi berlapis oleh tim internal Disdikbud.
“Kami tidak menunda kewajiban, hanya mengatur ritme pencairan agar keuangan daerah tetap stabil. Tidak ada pemangkasan, tidak ada yang hilang,” tegas Asli, sapaan akrabnya, Selasa (4/11/2025).
Asli memaparkan, verifikasi data penerima insentif dilakukan setiap triwulan, dengan memeriksa satu per satu status guru penerima, apakah masih aktif, telah pensiun, atau sudah beralih menjadi P3K.
Pendekatan ini disebutnya penting untuk menjaga kredibilitas sistem pembayaran dan mencegah kebocoran anggaran.
“Kami tak mau uang insentif jatuh ke tangan yang salah. Kalau sudah tidak aktif mengajar, otomatis dicoret. Setiap rupiah harus tepat sasaran, itu prinsip kami,” bebernya.
Asli menilai ini juga menjadi bagian dari transformasi tata kelola keuangan pendidikan yang lebih bersih dan efisien.
Ditekankannya, selama bertahun-tahun ada potensi tumpang tindih data antara guru honorer, ASN, dan P3K, yang kini mulai dibereskan agar tidak menimbulkan beban anggaran ganda.
Disdikbud memproyeksikan situasi fiskal Samarinda mulai pulih pada 2026.
Peningkatan PAD dan efisiensi belanja publik diharapkan membuka ruang baru bagi peningkatan insentif dan penghargaan bagi tenaga pendidik berprestasi.
Asli menegaskan, begitu kondisi keuangan memungkinkan, pemerintah akan menaikkan nilai insentif dan memperluas jangkauan penerima.
“Kesejahteraan guru bukan hadiah, tapi bagian dari komitmen moral pemerintah. Tidak ada pembangunan pendidikan yang bisa berjalan tanpa mereka,” tutupnya. (lis)
